Kapolri Cek Langsung Personel-Sarpras Polda DIY, Pastikan Siap Hadapi Potensi Bencana

DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit melakukan pengecekan langsung kesiapsiagaan tanggap bencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Satbrimobda Polda DIY. Personel hingga sarana dan prasarana (sarpras) dipastikan siap untuk melayani masyarakat.

"Alhamdulillah hari ini saya meninjau langsung terkait dengan bagaiamma kesiapan provinsi DIY dalam hadapi potensi bencana. Ini adalah kegiatan kesekian kali setelah saya mengecek beberapa wilayah untuk memastikan bahwa seluruh stakeholder terkit baik TNI, Polri seluruh institusi yang terkait penanganan bencana betul-betul siap untuk digerakan," kata Sigit usai meninjau, Jumat (21/11/2025).

Berdasarkan laporan BMKG, mulai dari bulan Oktober hingga Januari, saat ini sudah memasuki musim penghujan disertai dengan La Nina skala lemah. Namun, di bulan November rata-rata hujan akan di atas normal.

Sehingga memunculkan potensi bencana alam berupa banjir, tanah longsor dan lainnya yang berdampak pada keselamatan masyarakat. Antisipasi kesiapsiagaan personel dikerahkan di lokasi rawan bencana hingga tempat wisata.

Sigit menambahkan, pihaknya beserta instansi terkait juga mewaspadai soal erupsi gunung merapi DIY. Ia meminta agar dilakukan sosialisasi dan informasi yang kuat untuk keselakatan masyarakat.

"Dan juga disampaikan dari badan meteorologi bagaimana kondisi kini dari gunung merapi yang memang tiap hari terjadi erupsi sehingga tentunya tanggap bencana untuk terus disosialisasikan. Sehingga masyarakat tiap hari terupdate oleh informasi, sehingga pada saatnya manakala harus dilakukan evakuasi masyarakat sudah terinformasi. Kapan harus evakuasi, arahnya kemana, lalu perlengkapan yanh dibawa apa, semuanya kita harapkan tersosialiasi dengan baik," ujar Sigit.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga melakukan pengecekan kesiapan peralatan yang khususnya digunakan pada saat melaksanakan SAR baik di darat, laut, maupun wilayah yang terdampak tanah longsor, bangunan runtuh.

"Kemudian ada laka, baik laka lantas, kereta api kita cek satu per satu peralatan, alhamdulillah semua lengkap," ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit mengingatkan kepada seluruh personel untuk selalu mengecek peralatan agar selalu dalam keadaan siap pakai ketika memang terjadinya bencana alam.

"Tadi juga ada mobil yang dilengkapi dengan baik bisa angkut alat untuk SAR, di sisi lain digunakan untuk posko darurat dan juga mobil dapur lapangan dengan berbagai macam kapasitas," tutur Sigit.

Menurut Sigit, yang paling utama dalam menghadapi potensi bencana alam di seluruh wilayah Indonesia adalah terjalinnya kolaborasi dan sinergisitas seluruh stakeholder yang ada. Hal ini penting dilakukan apalagi sebentar lagi akan memasuki kesiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Kita menghadapi juga musim hujan yang cukup deras tentunya perlu kerja sama dan kolaborasi kuat. Sehingga pada saat masyarakat kegiatan mudik di liburan saat Nataru seluruh wilayah yang miliki potensi bencana tim SAR kita semua siap," tutup Sigit.

Share:

Read More

Hadiri Apel Srawung Agung di DIY, Kapolri: Sinergi dengan Warga Jaga Keteraturan Sosial

DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri 'Apel Srawung Agung Kelompok Jaga Warga untuk Jogja Damai. Kegiatan itu dipimpin oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, bertujuan untuk komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar damai dan kondusif.

Kegiatan apel yang diselenggarakan di Mapolda DIY tersebut diikuti sebanyak 3.500 orang. Rinciannya, 1.000 terpusat di Polda dan 2.500 tersebar di lima Polres jajaran.

Dalam amanatnya, Sultan menyambut baik dukungan 10.000 rompi Jaga Warga dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, baju itu adalah simbol keteduhan. Bahwa garda keamanan hadir, untuk “ngayomi lan ngemong”, bukan menakuti.

"Menjelang Natal dan Tahun Baru, saya titipkan harapan, agar Jaga Warga terus menjadi pagar budaya yang menjaga harmoni; menjadi sahabat masyarakat; dan mitra Polri, yang memperkuat keteduhan di tengah dinamika sosial," kata Sultan di Mapolda DIY, Jumat (21/11/2025).

Sultan menyebut, dengan adanya sinergisitas dengan Polri dalam rangka menjaga kamtibmas, maka situasi Yogyakarta bakal diyakini aman, damai dan tertib.

"Akhirnya, bila Polri bekerja dengan tata, titi, tatas, titis, dan Jaga Warga melangkah dengan tanggap, tangguh, tuntas, maka Yogyakarta akan senantiasa berada pada suasana titi tentrem, karta raharja, aman, tertib, makmur, dan sejahtera bagi seluruh warganya," ujarnya.

Sementara itu, Sigit menyatakan bahwa, kegiatan ini adalah simbolisasi dari bersatunya keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan pranata atau keteraturan social.

"Ini adalah warisan kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat yang sudah ada sejak dulu. Ini terus ditumbuhkan dan dikembangkan," ucap Sigit.

Sigit menekankan, Polri tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Sehingga harus berkolaborasi dan bersinergi dengan masyarakat untuk menjaga keteraturan sosial dan menyelesaikan masalah.

"Saya minta kepada jajaran Polres, Polsek, keluarahan agar berkolaborasi dan bersinergi dengan jaga warga. Ini adalah kekuatan bersama untuk menjaga keteraturan bersama di Kota DIY," tutup Sigit.

Share:

Read More

Bareskrim Polri Bongkar 2 Aplikasi Pinjol Ilegal, 400 Korban Diperas Dan Diancam

20 November 2025 - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan pinjaman online ilegal yang beroperasi melalui aplikasi Dompet Seleberiti dan Pinjaman Lancar. Kasus ini terungkap setelah seorang korban, HFS, melaporkan serangkaian ancaman, pemerasan, dan penyebaran data pribadi yang dialaminya meski seluruh pinjamannya telah ia lunasi.

Berdasarkan penyidikan, total 400 korban teridentifikasi sebagai sasaran jaringan pinjol ilegal ini. Mereka mengalami teror melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial, bahkan sebagian memperoleh kiriman foto manipulasi berkonten pornografi yang ditempelkan pada wajah korban untuk tujuan pemerasan. Dalam kasus H.F.S. saja, kerugian mencapai Rp1,4 miliar akibat pembayaran berulang yang dilakukan karena intimidasi.

Wadirtipidsiber Bareskrim Polri, KBP Andri Sudarmadi, mengecam keras praktik ini. “Pinjol ilegal mengambil seluruh data pengguna dari ponsel, mengenakan bunga tidak wajar, lalu melakukan penagihan dengan ancaman dan penyebaran data pribadi. Ini adalah kejahatan yang sangat serius dan meresahkan,” tegasnya dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis siang (20/11).

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menangkap 7 tersangka WNI dari dua klaster:

A. Klaster Penagihan (Desk Collection)
* N.E.L. alias J.O.
* S.B.
* R.P.
* S.T.K.

Barang bukti: 11 handphone, 46 SIM card, laptop, dan akun mobile banking.

B. Klaster Pembiayaan (Payment Gateway) – PT Odeo Teknologi Indonesia
* I.J.
* A.B.
* A.D.S.

Barang bukti: 32 handphone, 12 SIM card, 9 laptop, mesin EDC, buku rekening, kartu ATM, dokumen perusahaan, hingga perangkat CCTV.

Selain itu, penyidik juga telah memblokir dan menyita dana Rp14,28 miliar yang terkait dengan kegiatan pinjol ilegal tersebut. Dua tersangka WNA yang berperan sebagai pengembang aplikasi—LZ dan Sila—masih diburu melalui kerja sama dengan Divhubinter dan Interpol.

Polri mengimbau masyarakat agar mengecek legalitas aplikasi pinjaman melalui situs resmi OJK sebelum mengajukan pinjaman. KBP Andri menegaskan, “Pinjol legal diawasi OJK, melindungi data pribadi, serta memiliki mekanisme penagihan yang sesuai aturan. Masyarakat harus berhati-hati agar tidak terjerat layanan ilegal yang memanfaatkan data pribadi untuk pemerasan.”

Penyidikan akan terus berlanjut untuk menelusuri aliran dana, peran masing-masing tersangka, serta jaringan pelaku di luar negeri.

Share:

Read More

Komisi Reformasi Kepolisian Gelar Dengar Pendapat, Jimly: “Kami Buka Seluas-Luasnya Masukan dari Masyarakat”

Jakarta — Komisi Reformasi Kepolisian menggelar rapat dengar pendapat umum bersama berbagai elemen masyarakat di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Reformasi Kepolisian, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.

Dalam keterangannya, Jimly menegaskan bahwa forum ini menjadi bagian dari tahap awal Komisi dalam menghimpun pandangan publik terkait arah reformasi kepolisian. Untuk itu, pihaknya membuka kanal khusus bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan secara tertulis.

“Selama satu bulan ini kami berharap mendapat masukan. Karena selama ini hanya masuk sekali-sekali, maka kami buka WA Sekretariat supaya masyarakat bisa mengirimkan masukan, setebal apa pun,” ujar Jimly.

Nomor WhatsApp Sekretariat Reformasi Kepolisian adalah 0813-1797-771, sementara alamat email akan dibagikan oleh pihak sekretariat.

Dalam forum tersebut, turut hadir sejumlah ormas, tokoh masyarakat, serta purnawirawan TNI dari tiga matra. Sejumlah konten kreator juga hadir.

Meskipun pihak-pihak tertentu tidak dapat hadir secara resmi dalam forum, aspirasi mereka tetap dipersilakan untuk disampaikan.

“Yang penting, aspirasinya tetap kami dengar. Silakan sampaikan sekeras-kerasnya. Tidak usah ragu, tidak usah takut,” ucap Jimly.

Dalam diskusi, salah satu topik yang mencuat adalah soal dugaan ijazah palsu. Jimly mengakui bahwa persoalan tersebut merupakan masalah serius yang telah lama menjadi tantangan hukum dan administrasi negara.

“Ijazah ini masalah serius di Indonesia. Banyak dipakai untuk persaingan politik. Dari pengalaman saya sebagai Ketua MK, berkali-kali kasus ini muncul,” jelas Jimly.

Ia menyebutkan bahwa mediasi penal bisa menjadi salah satu alternatif penyelesaian kasus, sepanjang kedua pihak bersedia mengikuti mekanisme yang berlaku.

Jimly menegaskan bahwa Komisi Reformasi Kepolisian tidak bertugas menangani kasus hukum secara langsung.

“Kami ingin memperbaiki kepolisian masa depan. Kasus boleh disampaikan, tapi kami tidak menangani kasus. Kasus hanya dijadikan evidence untuk menawarkan kebijakan reformasi ke depan,” katanya.

Komisi juga menerima berbagai keluhan masyarakat, termasuk laporan seorang ibu mengenai anaknya yang ditahan usai mengikuti aksi unjuk rasa.

“Kasus seperti itu nanti akan kami bicarakan dengan Kapolri. Itu urusan internal kepolisian, dan kami akan beri rekomendasi,” ujar Jimly.

Berbagai masukan dari purnawirawan TNI juga turut mewarnai pertemuan, mulai dari reformasi struktur hingga kultur organisasi Polri.

Jimly mengungkap bahwa beberapa ide besar muncul, seperti:

- penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan,

- wacana pembentukan Kementerian Keamanan,

- serta penyesuaian mekanisme rekrutmen hingga koordinasi penegakan hukum.

Beberapa peserta juga menyampaikan kritik terkait pola pendidikan kepolisian yang dinilai kurang mengedepankan aspek kognitif.

“Polisi itu sipil. Pendidikan harus lebih kognitif,” ucap Jimly menirukan masukan dari peserta forum.

Jimly menegaskan bahwa Komisi Reformasi Kepolisian belum mengeluarkan rekomendasi apa pun karena saat ini baru memasuki tahap pertama dari masa kerja.

“Bulan pertama ini kami membuka telinga dulu, membuka mata dulu. Banyak masukan yang membuat kami lebih memahami. Semua akan kami petakan,” tutupnya.

Share:

Read More

Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Akademik, Wakil Gubernur Babel Jalani Pemeriksaan di Bareskrim Polri

Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sdri. H, pada Kamis, 13 November 2025. Pemeriksaan berlangsung di Bareskrim Polri mulai pukul 12.30 hingga 17.50 WIB.

Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/B/339/VII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 21 Juli 2025, dengan pelapor Sdr. AS, serta Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp Sidik/S-1.1/844.2a/X/2025/Dittipidum/Bareskrim tanggal 3 Oktober 2025.

Kasus yang disidik berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat, pemalsuan akta autentik, serta penggunaan gelar akademik yang diduga tidak benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ijazah yang menjadi objek penyidikan diketahui berasal dari sebuah universitas swasta di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, yang telah resmi ditutup pemerintah berdasarkan Keputusan Mendikbudristek Nomor 370/E/O/2024 tertanggal 27 Mei 2024.

Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan rangkaian proses penyidikan tersebut.

“Benar, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari H sebagai saksi terkait laporan dimaksud. Pemeriksaan berjalan sesuai prosedur dan pemeriksaan materi perkara untuk kepentingan proses pembuktian,” ujarnya dalam keterangan resmi (14/11).

Ia menegaskan bahwa proses telah masuk pada tahapan penyidikan substantif, dan Polri tetap mengedepankan asas kehati-hatian.

“Kami memastikan setiap langkah penyidikan dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan. Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan apabila sudah ada hasil yang dapat dipublikasikan,” tambahnya.

Share:

Read More

Pakar Hukum: Penugasan Anggota Polri di Luar Institusi Tetap Sah Sepanjang Sesuai UU ASN

Jakarta — Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi kepolisian tetap sah secara hukum, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil.

Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak melarang penugasan anggota Polri aktif ke kementerian atau lembaga negara lainnya, sepanjang hal itu dilakukan dalam koridor peraturan yang berlaku dan bukan dalam konteks jabatan politik.

“Sebetulnya di Undang-Undang Polri itu tidak mengatur pembatasan penugasan di luar kepolisian sepanjang itu berkaitan dengan Undang-Undang ASN,” ujar Dr. Rullyandi di Jakarta.

Ia menjelaskan, pembatasan hanya berlaku bagi anggota Polri yang hendak mengisi jabatan politik, seperti menjadi anggota DPR, kepala daerah, atau menteri. Dalam hal ini, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini.

“Undang-Undang Polri hanya membatasi sepanjang berkaitan dengan pengisian jabatan-jabatan di luar Polri yang prosesnya melalui politik. Seperti calon anggota DPR, kepala daerah, atau menteri, itu memang harus mengundurkan diri,” jelasnya.

Sementara itu, untuk jabatan non-politis di kementerian atau lembaga, Rullyandi menegaskan tidak ada pelanggaran hukum apabila penugasan tersebut dilakukan dengan penyetaraan jabatan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Selama penugasan anggota Polri di kementerian atau lembaga dilakukan sesuai Undang-Undang ASN, dalam koridor peraturan pemerintah tentang manajemen ASN, dan dikoordinasikan dengan Kemenpan-RB, maka itu tidak menimbulkan persoalan,” katanya.

Rullyandi juga menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru tidak mengubah secara prinsip kedudukan hukum terkait penugasan anggota Polri di luar institusi Polri.

“Dengan putusan MK yang baru, posisi Polri tetap sah untuk memberikan penugasan anggota di luar struktur Polri, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ASN dan manajemen pegawai negeri sipil,” pungkasnya.

Dengan demikian, menurut Rullyandi, praktik penugasan anggota Polri ke berbagai instansi pemerintah masih memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Share:

Read More

Polri Topping Off SMA Kemala Taruna Bhayangkara: Awal Era Baru Pendidikan Berkarakter dan Berintegritas

Bogor, 13 November 2025-Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo Bandung, 13 November 2025-Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo memimpin kegiatan topping off(tahap akhir penyelesaian struktur utama bangunan, di mana elemen teratas seperti atap dipasang sebagai simbol bahwa pekerjaan konstruksi kerangka bangunan telah selesai dan proyek memasuki tahap penyelesaian (finishing)pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Kamis (13/11).

Menyampaikan harapan besar agar seluruh fasilitas SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) dapat diselesaikan tepat waktu sehingga sekolah dapat beroperasi penuh pada Mei 2026. “ penyelesaian tepat waktu sangat penting untuk menghadirkan layanan pendidikan unggul bagi putra-putri bangsa sebagai bagian dari percepatan pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045” ujar Wakapolri.

Wakapolri turut mengungkapkan kebanggaannya bahwa SMA Kemala Taruna Bhayangkara telah memiliki 120 siswa angkatan pertama, seluruhnya terpilih melalui proses seleksi ketat yang diikuti oleh 11.000 pendaftar. “ Besarnya animo tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap SMA KTB, tahun ini menargetkan peningkatan animo hingga 15.000 pendaftar, agar siswa yang diterima benar-benar merupakan bibit terbaik bagi masa depan bangsa “ imbuh Wakapolri.

Polri kemudian menggelar Open Ceremony SMA KTB sebagai simbol dimulainya era baru pembentukan karakter generasi muda Indonesia. Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah faktor penentu kemajuan bangsa. Ia menekankan bahwa sumber daya alam yang melimpah tidak berarti tanpa manusia yang unggul, dan Indonesia membutuhkan generasi yang mampu membawa negara melakukan lompatan besar menuju kemajuan. Ia juga mencontohkan Singapura yang berhasil menjadi negara maju meski minim sumber daya alam.

Sebagai perbandingan global, Wakapolri memaparkan jumlah mahasiswa asing di universitas-universitas elite dunia. Tiongkok mengirim hampir 134.000 mahasiswa, India 90.000, Vietnam 30.000, sementara Indonesia masih di bawah 10.000. Menurutnya, data ini menunjukkan pentingnya mempercepat pembangunan sekolah-sekolah unggulan sebagaimana menjadi prioritas dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai sekolah unggulan, SMA Kemala Taruna Bhayangkara menerapkan kurikulum International Baccalaureate (IB) yang diakui secara global. Melalui kurikulum ini, siswa dibekali standar pembelajaran berkelas dunia dengan penekanan pada karakter, kemampuan analisis kritis, kreativitas, serta kompetensi abad ke-21. Kurikulum ini juga selaras dengan fokus pembentukan 12 karakter kebhayangkaraan yang menjadi fondasi moral sekolah dalam mencetak generasi unggul.

Open Ceremony SMA KTB turut ditandai dengan topping off gedung Academic Center dan Library, peresmian Masjid An-Nahdah Suhanda, serta peletakan batu pertama rumah ibadah lintas agama. Seluruh kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolri sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung percepatan pembangunan SDM unggul.

Antusiasme masyarakat kembali terlihat tahun ini. Berdasarkan dashboard pendaftaran per 12 November 2025, terdapat 722 calon peserta didik, dengan nilai rata-rata akademik Matematika 88,5, IPA 88,8, Bahasa Inggris 89,3, serta rata-rata IQ 130. Para pendaftar berasal dari berbagai provinsi, mulai dari Sumatra (161), Jawa (368), Bali (21), Kalimantan (71), Sulawesi (91), hingga Papua (15). Tingginya minat ini menguatkan posisi SMA KTB sebagai sekolah unggulan yang mengedepankan pembentukan karakter, integritas, dan kompetensi akademik.

Wakapolri menegaskan bahwa SMA KTB bukan sekadar institusi pendidikan, tetapi pusat pembentukan karakter yang akan menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berakhlak, unggul, dan berdaya saing global. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan sekolah tersebut, serta keyakinannya bahwa SMA KTB akan menjadi model pendidikan berkarakter yang siap melahirkan generasi penggerak Indonesia Emas 2045.

Dari sisi pembangunan fisik, progres SMA KTB hingga 10 November 2025 telah mencapai 18,796 persen, melampaui target 18,047 persen, meskipun menghadapi hambatan pasokan material dan cuaca. Dengan progres tersebut, Wakapolri optimistis seluruh fasilitas dapat diselesaikan tepat waktu untuk mendukung operasional penuh pada Mei 2026.

Share:

Read More

Peletakan Batu Pertama Rumah Ibadah di SMA Kemala Taruna Bhayangkara oleh Wakapolri, Simbol Toleransi dan Persaudaraan Antarumat Beragama

Bandung, 13 November 2025-Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo memimpin kegiatan Peletakan Batu Pertama Rumah Ibadah Non-Muslim di kawasan pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Kamis (13/11).

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dan Yayasan Kemala Bhayangkari dalam menanamkan nilai toleransi dan kebhinekaan di lingkungan pendidikan.

Dalam prosesi tersebut, Wakapolri Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo didampingi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan, Pejabat Utama Mabes Polri, Pejabat Utama Polda Jabar, unsur Forkopimda Kabupaten Bogor, serta tokoh lintas agama dan masyarakat sekitar.

Pembangunan rumah ibadah ini meliputi empat tempat ibadah, yaitu Gereja Protestan dan Gereja Katolik masing-masing seluas 90 m², serta Vihara dan Pura masing-masing 36 m². Peletakan batu pertama dilakukan Wakapolri bersama tokoh lintas agama, sebagai simbol kuat persaudaraan dan penghormatan terhadap keberagaman.

Pada kesempatan yang sama, Wakapolri Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo juga meresmikan Masjid An-Nahdah Suhanda, yang berdiri di atas lahan seluas 4.854 m² dengan bangunan 1.761 m² dan kapasitas hingga 976 jamaah.

“Melalui pembangunan berbagai rumah ibadah di satu kawasan pendidikan, kita ingin menanamkan nilai toleransi dan kebersamaan sejak dini. Keberagaman harus menjadi kekuatan bangsa,” tegas Wakapolri Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo.

Kegiatan yang dihadiri sekitar 180 undangan tersebut juga dirangkaikan dengan bakti sosial dan santunan bagi anak yatim serta warga sekitar, sebagai wujud kepedulian sosial dan rasa syukur atas kemajuan pembangunan sekolah.

Melalui kegiatan ini, Polri dan Yayasan Kemala Bhayangkari menegaskan komitmen untuk membangun lembaga pendidikan unggulan yang berkarakter Bhayangkara, menjunjung tinggi nilai toleransi, persatuan, dan kemanusiaan di tengah keberagaman bangsa.

Share:

Read More

Terima Kunjungan Sekjen ITUC, Kapolri: Kolaborasi Beri Perlindungan-Tingkatkan Kesejahteraan Buruh!

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Sekjen ITUC dan Sekjen ITUC Asia Pacific (AP) di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergisitas dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh di Indonesia.

"Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi, serta memperkuat kolaborasi antara ITUC, serikat buruh, dan Polri dalam upaya memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan hidup para buruh," kata Sigit.

Sigit menjelaskan, Polri sejak awal berkomitmen untuk terus melindungi hak-hak para pekerja dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dialami buruh. Sebab itu, dibentuk Desk Ketenagakerjaan.

"Sampai dengan saat ini, Desk Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan Kemenaker RI, Serikat Buruh, serta 4 perusahaan di Kabupaten Cirebon dan Brebes untuk mempekerjakan kembali 2.275 buruh yang terdampak PHK. Ke depan, terdapat potensi penyerapan tenaga kerja hingga 70 ribu orang," ujar Sigit.

Selain itu, kata Sigit, sebagai bentuk kedekatan dengan para buruh, Polri turut menghadiri berbagai event bersama serikat buruh, seperti buka puasa bersama dan pembagian takjil gratis, peringatan Hari Buruh, bakti sosial dan kesehatan dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Bhayangkara ke-79, HUT Serikat Buruh.

Kemudian, Groundbreaking pembangunan Pusdiklat KSPSI di Kabupaten Purwakarta. Semua itu merupakan komitmen Polri yang terus bersinergi dengan elemen buruh di Indonesia.

Sigit menekankan, Polri akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Konfederasi Buruh Internasional, serta serikat buruh Indonesia untuk bersama-sama memperkuat perlindungan hak-hak buruh.

"Guna mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan berkeadilan," tutup Sigit.

Share:

Read More

Kapolri Usai Rapat Perdana Komisi Percepatan Reformasi: Polri Terbuka dan Terima Evaluasi

Jakarta - Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Kantor Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025). Sejumlah hal progresif dibahas dalam pertemuan tersebut.

Terkait rapat perdana tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa, Korps Bhayangkara sejak awal selalu terbuka akan kritik dan evaluasi. Hal itu diserap demi melakukan evaluasi agar institusi Polri terus menjadi lebih baik, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat luas.

"Pada prinsipnya, Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi, karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri. Sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat," kata Sigit.

Sigit menyadari bahwa, Polri adalah anak kandung dari reformasi. Sebab itu, masyarakat memiliki harapan lebih terhadap Korps Bhayangkara.

"Khususnya kita memahami bahwa Polri adalah hasil buah reformasi, sehingga tentunya harapan masyarakat pasca-reformasi bisa ditindaklanjuti oleh institusi Polri," ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan, dalam kesempatan rapat perdana ini, jajaran Polri bakal dengan cepat merespons seluruh arahan maupun masukan dari Komisi Percepatan Reformasi.

"Kami di sini sebagai upaya untuk supaya bisa merespons cepat dan segera mengimplementasikan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan diberikan oleh Ketua Tim Reformasi kepada Bapak Presiden dan selanjutnya tentu harus kita tindaklanjuti," tutup Sigit.

Share:

Read More

Kapolri Listyo Sigit Kunjungi Korban Ledakan SMAN 72 di RSI Cempaka Putih

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengunjungi para korban ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta yang kini dirawat di Rumah Sakit Islam (RSI) Cempaka Putih Jakarta, Sabtu (8/11/2025). Listyo datang didampingi oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro.

Ketiganya juga sempat menerima paparan singkat di posko layanan trauma dan healing dari Psikologi Kepolisian. Tak lama, Listyo dan jajarannya memasuki ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk menemui langsung para korban ledakan SMAN 72 Jakarta Utara.

Data sementara dari posko pelayanan di RSI Cempaka Putih Jakarta, pihak rumah sakit menerima total 39 korban pascaledakan hingga pukul 01.30 WIB dini hari.

Sebanyak 14 korban masih menjalani rawat inap di IGD, sementara 25 pasien lainnya sudah dipulangkan.

Diketahui, korban ledakan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara masih menjalani perawatan medis di RSI Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu (8/11/2025).

Sementara, 25 pasien diperbolehkan pulang. Pantauan SindoNews, sejumlah psikolog kepolisian dan petugas berjaga di posko pelayanan trauma healing yang didirikan di rumah sakit tersebut. Data sementara dari posko pelayanan ini, pihak rumah sakit menerima total 39 korban pascaledakan hingga pukul 01.30 WIB.

Sebanyak 14 korban masih menjalani rawat inap di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Sementara, 25 pasien lainnya sudah dipulangkan.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Metro Jaya mendirikan posko pelayanan trauma dan healing di dua rumah sakit pascaledakan di SMAN 72 Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Share:

Read More