• This is default featured slide 1 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

  • This is default featured slide 2 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

  • This is default featured slide 3 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

  • This is default featured slide 4 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

  • This is default featured slide 5 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

Tinjau Lokasi IKN, Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar

Kaltim - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung perkembangan proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (29/1/2022).

Sigit menuturkan, kunjungan dirinya bersama dengan pihak kementerian terkait dan Forkopimda Kaltim serta pejabat utama Mabes Polri ini, untuk memastikan perkembangan pembangunan IKN berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.

"Tentunya kita ingin tahu secara langsung kondisi di lapangan terkait dengan penjadwalan yang ada, apakah di dalam pelaksanaannya masih ada kendala atau tidak," kata Sigit.

Selain proses pembangunan, Sigit menekankan, kunjungannya juga untuk melihat dan mendengar serta memberikan arahan untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan ataupun permasalahan yang dapat mengganggu progres dari pembangunan tersebut.

"Kita ingin tahu kondisi di lapangan dan kemudian kita bisa ikut membantu progres pembangunan bisa berjalan sesuai tahapan," ujar Sigit.

Sebagaimana diketahui, kata Sigit, UU IKN telah ditetapkan. Untuk itu, ia meminta semua stakeholder untuk memastikan perkembangan pembangunan ibu kota negara segera dilaksanakan dan semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar.

Dari beberapa diskusi saat kunjungan kali ini, Sigit menyampaikan memang ada sedikit permasalahan dalam pembangunan IKN. Namun, semua dilakukan melalui jalur musyawarah maupun proses yang sudah disiapkan.

"Sehingga secara umum untuk progres pembangunan IKN tak ada kendala yang berarti," ucap Sigit.

Lebih lanjut, mantan Kapolda Banten ini mengatakan, IKN ke depan bukan hanya sekedar membangun suatu Ibu Kota baru, tapi bagaimana ke depan Pemerintah menyiapkan kebutuhan untuk seluruh masyarakat.

Ia pun menjelaskan, dengan adanya pembangunan ibu kota baru dengan nama nusantara ini, maka pemerataan pembangunan dan ekonomi akan terjadi dan kemudian juga beban yang selama ini terjadi di Ibu Kota Jakarta bisa terbagi.

"Kita lihat konsepnya Ibu Kota yang dibangun memiliki konsep smart forest dan itu sejalan dengan apa yang menjadi kesepakatan internasional dimana yang menjadi rencana pembangunan ibu kota nanti memiliki visi yang ramah lingkungan dan menjadi harapan, bisa menjadi kebanggaan kita semua," papar Sigit.

Belajar dari keberhasilan negara lain yang memindahkan Ibu Kota Negara, mantan Kadiv Propam Polri ini berharap Ibu Kota Negara yang baru ini bisa menjadi Ibu Kota Negara terbaik di dunia.

"Kita lihat di beberapa negara dengan memindahkan ibu kotanya sehingga  menjadi ibu kota terbaik di dunia dan kita harap IKN menjawab tantangan itu. Selain itu terjadi pemerataan pembangunan, ekonomi, menjadi kota ramah lingkungan dan dikenal dunia," tutup Sigit.

Share:

Sukseskan GPDRR, Kapolri Siapkan Skenario Pengamanan Hingga Genjot Vaksin Booster di Bali

Bali - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri siap mensukseskan rangkaian acara global platform for disaster risk reduction (GPDRR) 2022 pada Mei 2022 di Provinsi Bali.

Salah satu bentuk dukungan Polri ialah dengan meningkatkan vaksinasi booster di Provinsi Bali, khususnya wilayah yang capaian vaksinasinya sudah bagus.

“Sehingga kita tingkatkan lagi khususnya yang sudah divaksin dan belum dibooster ulang, untuk menjadi daya tahan atau imunitas yang lebih baik,” kata Sigit saat rapat koordinasi bersama Menko PMK, Jumat (28/1).

Kemudian, pengawasan protokol kesehatan di bandara hingga pemeriksaan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) telah disiapkan secara matang hingga prosedur karantina khusus bagi delegasi negara-negara undangan GPDRR 2022.

“Pada prinsipnya prokes yang kita laksanakan secara cepat dan benar kemudian pola penanganan bisa berjalan. namun disisi lain terkait perkembangan dampak laju covid muncul nanti bisa betul-betul bisa dikelola sehingga seluruh rangkaian bisa berjalan baik,” ujar Sigit.

Dari sisi pengamanan, mantan Kapolda Banten ini menjelaskan bahwa telah berkoordinasi dengan Panglima TNI, dengan menyiapkan skenario pengamanan.

“Saya dengan bapak Panglima sudah mempersiapkan serangkaian keamanan khususnya untuk delegasi-delegasi mulai dari kedatangan, rute yang dilalui, tempat kegiatan, tempat yang dikunjungi kita laksananakan pengamanan terbuka dan tertutup dan kita antisipasi potensi ancaman mulai dari demo dan kejahatan-kejahatan yang muncul serta hal-hal yang lain bisa diamankan,” ucap mantan Kabareskrim ini.

Dengan demikian, Sigit menekankan, seluruh rangkaian acara bisa berjalan dari awal hingga akhir serta seluruh delegasi dalam kondisi terjaga dan Kamtibmas kondusif seperti yang diinginkan.

Pola pengamanan ini nantinya dibagi dalam tiga zona, yakni zona A di kawasan Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali International Convention Center (BICC) atau Westin, Hotel Peninsula dan Graha Wisnu Kencana (GWK). Zona B di kawasan ITDC dan GWK serta zona C di luar ITDC dan GWK. Setiap pengamanan di zona tersebut dilakukan secara terbuka dan tertutup.

Sigit menyatakan bahwa pihaknya juga telah mengantisipasi sejumlah potensi kerawanan seperti adanya unjuk rasa pada saat kegiatan, meningkatnya kasus penyebaran Covid, bencana alam, penyusupan orang asing ke dalam lokasi kegiatan hingga ancaman terorisme.

“Polri akan melaksanakan operasi kewilayahan dengan sandi Operasi Puri Agung selama tujuh hari dari tanggal 22 sampai dengan 29 Mei 2022 di seluruh jajaran Polda Bali,” tutup Sigit.

Share:

Jaga Kekayaan Desa Adat di Bali, Kapolri Kukuhkan Bankamda dan Sipandu Beradat

Bali - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengukuhkan Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) dan forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat), di Bali, Jumat (28/1/2022).

Sigit mengungkapkan, Provinisi Bali merupakan salah satu wilayah yang masih sangat mempertahankan dan menjunjung tinggi nilai luhur adat. Sehingga, hal itu yang menjadi salah satu daya tarik atau kekuatan Pulau Dewata bagi wisatawan luar negeri maupun dalam negeri.

"Baru saja saya mengukuhkan rekan-rekan Bankamda dan Sipandu Beradat yang diikuti oleh seribu lebih desa adat di wilayah Bali. Dan memiliki jenjang mulai dari desa adat kemudian diatasnya ada kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai dengan provinsi," kata Sigit kepada wartawan usai pengukuhan itu.

Dalam hal ini, Bankamda dan forum Sipandu Beradat merupakan bentuk kemitraan Polisi dengan masyarakat berbasis community policing, yang memiliki komponen antara lain Bankamda, pecalang, linmas, satpam dan komponen keamanan lainnya. Yang dimana hal itu termasuk Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai Pembina di tingkat Desa Adat. Selain di Desa Adat, forum Sipandu Beradat ini juga memiliki komponen di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Disisi lain, Sigit menyampaikan apresiasi kepada Forkopimda Bali yang telah menjaga dan mempertahankan kekayaan desa adat di Bali. Menurut Sigit, hal itu juga bisa dijadikan sebagai kekuatan baru dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Ini jadi kekuatan baru untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Khususnya menjaga kekayaan desa adat yang didalamnya ada berbagai macam kegiatan adat, seni, budaya," ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menegaskan bahwa, personel kepolisian tidak seharusnya terpisah dari masyarakat. Melainkan, bergabung sebagai mitra dengan mendorong masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungannya, menjadikan masyarakat 'polisi bagi dirinya sendiri'.

Mantan Kapolda Banten tersebut menuturkan, desa adat juga menjadi leading sector terkait dengan proses pertumbuhan perekonomian di tingkat hulu. Demi menciptakan hal itu, kata Sigit, diperlukan adanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Dan kita semua tahu bahwa desa adat merupakan basis ekonomi ditingkat hulu yang tentunya ini semua harus bisa berjalan dengan lancar. Itu semua bisa terjadi apabila stabilitas kamtibmas di desa adat dapat berjalan dengan baik," ucap eks Kabareskrim Polri itu.

Sigit juga menyampaikan, dengan adanya Bankamda dan Sipandu Beradat ini, bisa dijadikan percontohan di wilayah-wilayah lainnya yang juga memiliki kekayaan adat istiadat serta kearifan lokal.

"Yang tentunya ini menjadi kekuatan baru untuk kita kembangkan dalam rangka jaga stabilitas kamtibmas," tutur Sigit.

Dengan menjaga kekayaan adat, Sigit menekankan hal itu sebagai modal untuk semakin menumbuhkan perekonomian Indonesia dan bersatu padu dalam rangka penanganan serta pengendalian Pandemi Covid-19.

"Jadi itu semua merupakan satu rangkaian, sistem dan satu kesatuan yang tentunya harus kita jaga bersama dan harus berjalan dengan baik. Sehingga apa yang diharapkan khususnya di wilayah Bali, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mengembalikan wisata internasional dengan berbagai macam budaya, adat dan seni yang ada didalamnya. Yang tentunya ini menjadi kekuatan utama wilayah Bali kedepan," papar Sigit.

Apalagi, lanjut Sigit, Bali kedepannya akan menjadi tuan rumah perhelatan event nasional maupun internasional, salah satunya adalah Presidensi G-20. Sebab itu, diharapkan khususnya di Bali, tidak ada gangguan ataupun masalah sekecil apapun kedepannya.

"Oleh karena itu bagaimana kemudian sinergitas antara kekuatan keamanan adat bergabung dengan kekuatan keamanan nasional untuk menjaga dan mengamankan agar stabilitas kamtibmas terjaga. Dan rangkaian kegiatan event-event internasional serta G-20 berjalan dengan baik," tutup Sigit.

Share:

Bedah Buku 'Wajah Polisi Presisi', Potret Inovasi dan Prestasi Satu Tahun Kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit

Bedah buku berjudul 'Wajah Polisi Presisi: Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi' karya Dr Edi Saputra Hasibuan S.H, M.H digelar di Auditorium STIK-PTIK pada hari ini, Jumat (28/1/2022).

Dalam bedah buku ini turut dihadirkan penanggap yaitu peneliti senior LIPI Prof Dr Hermawan Sulistyo, anggota Kompolnas Poengky Indarti, aktivis HAM Natalius Pigai, pakar krimonolog Adrianus Meliala dan penasehat Kapolri Nur Kholis.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, buku 'Wajah Polisi Presisi: Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi' merupakan potret perjalanan dari program Polri Presisi selama satu tahun di bawah kepimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Pak Edi mempotret inovasi, kreasi, maupun berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Polda dan Polres jajaran di seluruh Indonesia dari sabang sampai merauke," kata Dedi.

Dedi menambahkan, buku ini juga merupakan suatu bentuk delegasi dari Edi Hasibuan sebagai wujud bagaimana Polri sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan transformasi menuju Polri yang presisi.

"Tentunya juga sebagai masukan kepada Polri seluruh Polda dan Polres jajaran dalam rangka berbuat yang terbaik memberikan pelayanan ke masyarakat. Buku itu sifatnya terbuka tetap kita menerima saran masukan dan kritik dlm rangka kebaikan ke depan," ujarnya.

Sementara itu, Edi Hasibuan mengatakan, penulisan buku ini merupakan proses panjang sejak dilantiknya Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Ia pun memotret tahapan demi tahapan yang menjadi program Polri Presisi apakah sudah dilakukan di seluruh Indonesia.

"Setelah satu hingga tiga bulan banyak inovasi muncul, banyak prestasi muncul yang dilakukan jajaran Polri. Ini program Kapolri harus ada perubahan besar di Polri dlm melakukan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Ia pun mencontohkan beberapa inovasi yang dilakukan Polri yakni penerapan ETLE dan pembuatan SIM online. Ia juga menyoroti bagaimana kinerja Polri mendukung program vaksinasi pemerintah.

"Pemerintah meminta masy melakukan vaksinasi dan Polri sebagai garda terdepan diberikan beban bagaimana mewujudkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan vaksin minimal 70 persen di seluruh Indonesia," katanya.

Dengan bekerja sama dengan TNI dan Pemda, Edi menyebut layanan program vaksinasi membuat masyarakat merasa terlindungi dan terlayani dengan baik, dimana Polri merupakan representasi negara hadir untuk masyarakat.

"Tidak mudah bagi polri mewujudkan vaksinasi. Bahkan kalau kita liat banyak kritikan dan hoax yg muncul. Bagaimana Polri bisa melakukan penyuluhan bahwa vaksinasi untuk kebaikan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Edi juga meminta Polri tak berpuas diri dalam capaian satu tahun terakhir. Ia meminta Polri untuk meningkatkan kinerja agar masyarakat merasa keberadaan Polri dapat dirasakan langsung masyarakat.

"Polri tidak lengah dan kinerja polri mundur dan kami harapkan tingkatkan kinerja agar tagar-tagar tak muncul lagi. Bagaimana meningkat profesional dan pelayanan serta keadilan masyarakar, sehingga masyarakat tak viralkan. Kami yakin kapolri saat ini sangat terbuka dan transparan untuk dikritik," ujarnya.

Natalius Pigai yang menjadi penanggap buku menjelaskan bagaimana sejarah Polri dari masa ke masa. Ia pun menjelaskan pada tahun 2021 memang terjadi perubahan terencana, sistematis, masif dan terstruktur.

"Itu dilakukan banyak perubahan salah satunya wajah polisi berubah humanis yang ditujukan pimpinan permohonan maaf atas kebijakan-kebijakan yang salah terhadap pelayanan tugas kepolisian. Menyentuh perasaan masyarakat," katanya.

Salah satu kebijakan yang ia sambut positif yakni restoratif justice. Menurutnya hal itu adalah salah satu penegakan hukum yang humanis dan menghormati martabat manusia.

Tak hanya di eksternal, ia juga melihat perubahan di internal Polri. Di bawah kepemimpinan Jenderal Sigit, ia menyebut banyak anggota yang dulunya tak mendapatkan tempat, kini mendapatkan tempat yang baik.

"Saya punya data 2018 1.400an Kombes tidak terakomodir. Sekarang di bawah pak Listyo Densus 88 bintang dua, direktur bintang satu. Pembentukan unit PPA dan beberapa perubahan di Brimob untuk mengakomodir anggota berkompeten tapi tak ada ruang. Memberikan pelatihan pendidikan 700 keluar negeri dan 40 orang ke universitas terbaik di dunia. Ini untuk meningkatkan kapasitas anggota," katanya.

Share:

1 Tahun Kapolri: Setapak Perubahan Wujudkan Pelayanan Masyarakat yang Terbaik

Jakarta - Jenderal Listyo Sigit Prabowo genap menjabat satu tahun menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), hari ini, setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 27 Januari 2021 lalu.

Dikepemimpinannya, Sigit mengusung semangat transformasi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan). Hal itu dituangkan dalam empat transformasi dengan 16 program prioritas, 51 kegiatan 177 aksi, dan delapan komitmen.

Selama setahun, Sigit telah melakukan setapak perubahan untuk mewujudkan Polri yang Presisi. Dengan, memaksimalkan fungsi pokok Polri yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

Gagasan dan aksi nyata mewujudkan gagasan itu dituangkan Sigit dalam buku berjudul 'Setapak Perubahan: Catatan Pencapaian Satu Tahun Polri yang Presisi. Buku setebal 240 halaman ini terdiri dari 5 bab mulai dari sejarah lahirnya konsep Presisi hingga apa saja yang sudah dicapai.

"Polri membekal niat baik untuk berubah, dan saya memohon dengan segala kerendahan hati paling dalam kepada semua pihak untuk membantu mewujudkan keinginan kami bertransformasi," kata Sigit dalam penyampaian pengantar pada buku tersebut, Jakarta, Kamis (27/1).

Mantan Kapolda Banten ini mengulas awal mula gagasan Polri Presisi muncul. Semangat transformasi itu berawal dari hasil perenungan akan tantangan dan kondisi yang dihadapi Polri pada zaman modern dewasa ini. Terutama pesatnya perkembangan media sosial, yang dimana hal tersebut baru dihadapi oleh Korps Bhayangkara.

Hasil perenungannya itu, kata Sigit, didiskusikan dengan berbagai pihak. Ia mendapat banyak masukan untuk semakin memantapkan gagasannya tersebut. Misalnya, tentang layanan publik dan harapan mengenai Polri.

Sigit pun mulai menyusun visi, misi dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai transformasi Polri Presisi. Hingga akhirnya, konsep itu disosialisasikan ketika resmi dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri, kala itu.

"Selanjutnya, setelah saya memaparkan visi tersebut di sejumlah kesempatan. Saya berpikir tentu masyarakat luas akan sulit memahami. Semua mungkin mengenal istilah Polisi Presisi, namun masih banyak masyarakat yang bahkan tak tahu apa akronimnya. Saya menyadari betul hal itu," ujar Sigit.

Eks Kabareskrim Polri itupun juga menyadari bahwa banyak masyarakat yang berpikiran negatif, pesimis dan mempertanyakan tekad bulat untuk mewujudkan Polri yang baik dalam rangka pelayanan publik yang terintegrasi, modern, murah dan cepat. Pemeliharaan kamtibmas, dan penegakan hukum yang prediktif, bertanggung jawab, transparan, serta menjamin rasa keadilan masyarakat.

"Saya tak menyalahkan itu. Untuk itu, melalui buku ini, saya ingin menjelaskan dengan lebih sederhana, dengan semua penjabaran konsep. Saya ingin bahwa masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza," ucap Sigit.
 
Wujud nyata setapak perubahan, Sigit memaparkan saat ini terdapat 886 aplikasi terkait Polri yang akan diintegrasikan menjadi satu data. Sigit menyebut, hal itu memudahkan masyatakat untuk mendapatkan layanan Polri yang terbaik.

"Saya ingin bahwa semua layanan Polri akan dirasa dekat, dirasa mudah, dirasa berguna, dan dirasa jelas alurnya. Sehingga masyarakat merasa nyaman. Sebenarnya sederhana saja. Saya ingin memaksimalkan untuk kembali melihat pada fungsi pokok Polri, melindungi, melayani, dan mengayomi. Sesuatu yang sederhana. Namun perkembangan situasi zaman membuatnya kadang terasa sulit untuk dicapai. Seperti dalam kehidupan, segala sesuatu yang paling sederhana justru adalah sesuatu yang paling sulit digapai," papar Sigit.

Sigit mengakui, banyak yang mengatakan bahwa konsep ini adalah sebuah perjalanan panjang. Namun, seperti sebuah pepatah klasik 'Perjalanan ribuan kilometer selalu dimulai dengan satu langkah'.

"Maka ini langkah pertama kami. Langkah pertama yang dijejakkan dalam perjalanan panjang ini, kami tempuh dengan niat yang baik, ikhtiar keras, dan tentunya dengan keikhlasan. Kami berupaya menjadi lebih baik untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Dan diatas segalanya tentu kita selalu berdoa dan bermohon diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa." tutur Sigit.

Untuk diketahui, dalam empat transformasi yang diusung dalam Polri Presisi, seluruhnya sudah mencapai hasil maksimal dan akan terus ditingkatkan. Transformasi organisasi saat ini telah mencapai, 98,20 persen.

Kemudian, transformasi operasional sebesar 98,78 persen. Lalu, transformasi pelayanan publik 96,59 persen dan transformasi pengawasan telah mencapai target 98,60 persen.

Share:

Kapolri Berkomitmen Jadikan Kantor Polisi Ramah Disabilitas

Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri berkomitmen menjadikan kantor polisi ramah untuk semua golongan, terutama kelompok disabilitas, rentan dan berkebutuhan khusus.

Adapun target yang dicapai pada tahun 2022 setidaknya 50 persen seluruh satuan wilayah (satwil) dan satuan kerja (satker) menyediakan fasilitas penyandang disabilitas.

"Kami terus berkomitmen untuk menjadikan kantor polisi ramah untuk semua golongan terutama kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Kami menargetkan tahun 2022 target pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas mencapai 50 persen di seluruh wilayah satwil dan satker," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/1/2022).

Pada tahun 2022, mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan target beberapa fasilitas yang dibangun untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan yaitu 730 ruang ramah anak.

Lalu, 676 tempat parkir disabilitas, 122 jalur khusus disabilitas, 1.088 toilet disabilitas, 100 tanda khusus disabilitas, 1.454 elevator handrail, 320 kursi roda, 2.468 ruang laktasi.

"Polri juga akan menambahkan petunjuk audio visual bagi penyandang tuna netra dan tuna rungu yang ingin mendapatkan pelayanan Polri dengan target 100 satuan kewilayahaan," ujar Sigit.

Sigit menuturkan, komitmen penyediaan fasilitas penyandang disabilitas telah dilakukan Polri. Pada tahun 2021, telah disediakan 1.975 ruang ramah anak, 2.604 tanda khusus disabilitas.

Selanjutnya, 1.250 elevator handrail, 2.582 jalur khusus disabilitas, 2.028 parkir disabilitas, 236 ruang laktasi, 1.616 toilet khusus disabilitas, 2.384 kursi roda.

Mantan Kapolda Banten ini berharap dengan kehadiran fasilitas pelayanan penyandang disabilitas dapat memberikan kenyamanan segala golongan yang datang ke kantor polisi.

"Ini merupakan peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi mewujudkan Polri yang Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan)," ucap Sigit.

Share:

Satgas BLBI, Polri Sita Aset Senilai Rp 5,9 Triliun

JAKARTA-- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dilibatkan dalam Satuan Tugas (Satgas) penanganan hak tagih negara dana BLBI berhasil mensita aset senilai Rp 5,9 triliun untuk dikembalikan kepada negara.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, total aset tersebut berupa pengamanan dan penguasaan fisik dari aset yang dimiliki oleh obligor atau debitur dana BLBI.

“Rp 5,9 triliun nilai aset yang disita, pengamanan dan penguasaan fisik aset obligor,” kata Kapolri dalam keterangan tertulis, Kamis (27/1).

Disamping itu, Kapolri menyampaikan upaya korps bhayangakara dalam mengungkap kasus kejahatan terhadap kekayaan negara atau tindak pidana korupsi terus dilakukan secara masif. Dimana selama tahun 2021, Polri telah menangani 247 kasus tindak pidana korupsi.

“Berdasarkan penilaian BPK dan BPKP, total kasus keuangan negara senilai 442 miliar berhasil diselamatkan atas penyidikan perkara korupsi sepanjang tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat 18,5 persen dibanding tahun 2020,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.

Tidak hanya melakukan penidakan, upaya pencegahan juga dilakukan melalui perbaikan sistem secara terukur melalui perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.

Sebab, kata Listyo Sigit, hasil penelitian menunjukan bahwa angka peningkatan IPK sebesar 1 poin berkontribusi terhadap peningkatan Gross Domestic Product sebesar 1,7 persen atau Rp 273 triliun.

“Untuk penguatan upaya pemberantasan korupsi, Polri juga telah merekrut 44 mantan pegawai KPK dengan mengedepankan upaya pencegahan korupsi dan pengembalian keuangan negara,” beber mantan Kapolda Banten ini.

Disisi lain, Mantan Kadiv Propam ini menambahkan, sepanjang tahun 2021 Polri telah mengungkap 324 kasus tindak pidana kejahatan kekayaan alam berupa ilegal loging, 350 ilegal mining dan 35 kasus ilegal fishing.

“Total kasus yang diselesaikan sebanyak 247 kasus dari 557 kasus,” kata Listyo Sigit.

Penegakan hukum tegas kepada pelaku perusak alam ini, merupakan komitmen Polri dalam melindungi kekayaan alam Indonesia dari perusak hutan lindung yang mengakibatkan bencana alam.

Share:

Polri Ungkap 2 Kasus Penghimpunan Dana Ilegal yang Rugikan Warga Hingga Triliunan

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan bahwa sepanjang tahun 2021 lalu, Korps Bhayangkara telah melakukan pengungkapan dua kasus tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin atau ilegal yang merugikan masyarakat.

Sigit mengungkapkan, kasus pertama yang diungkap adalah penipuan, penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh PT. Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Utama.

Menurut Sigit, pada perkara tersebut, pihaknya menangkap tersangka BT bersama 9 orang yang melakukan penghimpunan dana dalam bentuk medium term note/short term borrowing/ringkasan perjanjian hutang dan simpanan berjangka tanpa izin dari OJK.

"Kerugian nasabah dalam kasus ini sebesar Rp6,2 triliun," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Kemudian perkara kedua, lanjut Sigit adalah pengungkapan kasus dugaan penipuan, penggelapan dan TPPU yang dilakukan oleh PT. Asuransi Kresna Life dengan tersangka inisial KS. Adapun kerugian nasabah dalam kasus ini sebesar Rp688 miliar.

Disisi lain, sepanjang tahun 2021 lalu, Polri juga telah melakukan penindakan tegas terhadap kasus pinjaman online (pinjol) ilegal. Setidaknya, ada 89 perkara yang diungkap dengan 65 tersangka, dimana empat diantaranya Warga Negara Asing (WNA).

Adapun salah satu kasus pinjol yang menjadi perhatian publik adalah kasus PT. Asia Fintek Teknologi yang bertindak sebagai perusahaan penyelenggara transfer dana dalam kegiatan pinjol ilegal tersebut bermitra dengan beberapa koperasi simpan pinjam.

Terkait hal itu, Polri menetapkan 13 orang tersangka dengan rincian 7 orang tersangka merupakan desk collector. Lalu, empat orang yang terdiri dari dua WNA dan dua WNI merupakan direksi PT. Asia Fintek Teknologi. Satu orang WNA sebagai pemilik KSP Inovasi Milik Bersama yang memiliki aplikasi jasa pinjaman online ilegal dan satu orang sebagai orang yang meregister sim card secara ilegal.

"Penyidik telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap rekening milik PT. Asia Fintek Teknologi yang digunakan sebagai penampung dana dengan jumlah sekitar Rp239 miliar," ujar Sigit.

Mantan Kapolda Banten tersebut memastikan, untuk tahun 2022 ini, Polri masih akan terus berkomitmen untuk mengungkap tindak pidana yang meresahkan serta merugikan masyarakat luas.

"Di tahun 2022, Polri tentunya akan terus berkomitmen melindungi masyarakat dari segala bentuk tindak pidana ataupun kejahatan yang membuat resah dan merugi," tutup mantan Kabareskrim Polri itu.

Share:

MK Putuskan Polisi Berhentikan Periksa Identitas Orang Sesuai Konstitusional

JAKARTA - Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) yang diajukan oleh Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Amar putusan mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Pleno Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan pada Selasa (25/1/2022).

Sebelumnya, dalam permohonan Nomor 60/PUU-XIX/2021, mendalilkan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Kepolisian menyatakan, “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri”.

Para Pemohon mendalilkan telah timbul rasa kekhawatiran dan ketakutan dalam diri para Pemohon ketika melakukan aktivitasnya kemudian diberhentikan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan identitas atau tanda pengenal diri sebagaimana amanat pasal a quo.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul,  Mahkamah berpendapat bahwa tidak adanya batasan kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Polri bukanlah menjadi penyebab oknum kepolisian melakukan tindakan yang merendahkan martabat dan kehormatan orang lain.

Persoalan yang para pemohon dalilkan bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi dari norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Polri.

Persoalan implementasi norma terkait dengan tayangan kegiatan kepolisian yang marak di media massa, menurut Mahkamah, telah memiliki batasan yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta peraturan pelaksana lainnya.

“Oleh karena itu, baik aparat kepolisian maupun media massa diharapkan dapat selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tetap dalam koridor yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul yang membacakan pertimbangan putusan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Polri adalah norma yang konstitusional. Kekhawatiran para Pemohon berkenaan adanya tindakan merendahkan harkat dan martabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan kekhawatiran akan diperlakukan semena-mena sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 merupakan persoalan implementasi norma a quo, bukan persoalan inkonstitusionalitas norma.

Untuk diketahui, Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga menjelaskan kedudukan hukum para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang melakukan aktivitas sehari-hari di luar rumah.

Para Pemohon berpotensi diperiksa oleh aparat kepolisian guna melakukan pengecekan identitas pribadi sesuai dengan amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Kepolisian.

Pemohon beralasan kegiatan patroli tersebut sering kali dilakukan pada malam hari. Tidak tertutup kemungkinan dilakukan juga pada siang hari. Saat pemeriksaan juga terdapat tindakan petugas kepolisian yang kerap kali memarahi, membentak, meneriaki orang yang sedang diperiksa, hingga melakukan gerakan-gerakan yang mengarah pada perendahan harkat dan martabat manusia.

Kegiatan patroli petugas kepolisian dapat disaksikan melalui tayangan televisi yaitu dalam Program 86 dan Jatanras yang dinaungi oleh Stasiun Televisi Net TV dan Program The Police yang dinaungi oleh Stasiun Televisi Trans7. Sedangkan kanal youtube yang menayangkan hasil rekaman video tersebut adalah kanal Trans7 Official dan 86; Custom Protection serta kanal-kanal lainnya yang menampilkan tindakan-tindakan kepolisian dalam melakukan pemeriksaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Menurut para Pemohon, lengkap atau tidaknya identitas orang yang sedang diperiksa, di bawah pengaruh alkohol atau tidak, melakukan salah atau tidak, hal tersebut bukan merupakan alas an bagi petugas kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perendahan martabat manusia.

Apalagi tindakan tersebut dilakukan sambil direkam dan ditayangkan di televisi atau youtube atau media lainnya sehingga dapat disaksikan oleh khayalak umum. Para Pemohon juga mengkhawatirkan adanya potensi rusaknya mental para Pemohon yang disebabkan oleh akibat yang ditimbulkan setelah hasil rekaman tersebut diakses oleh khayalak umum.

Share:

Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, Kapolri: Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional Makin Optimal

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura.

Menurut Sigit, dari segi penegakan hukum adanya perjanjian kedua negara tersebut diyakini akan mengoptimalkan penegakan hukum serta pemberantasan kejahatan lintas negara atau transnasional.

"Polri sebagai lembaga penegak hukum tentunya menyambut baik perjanjian ekstradisi tersebut," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Jakarta, Rabu (26/1).

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan, di tengah perkembangan zaman dewasa ini, yang dimana hal itu juga akan adanya potensi tantangan dari segi modus kejahatan yang terus berkembang. Di era digital, kata Sigit, pelaku kejahatan juga sudah mulai memanfaatkan perkembangan teknologi.

Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, Sigit menyatakan, pelaku kejahatan bisa bergerak tanpa melihat batas negara. Sehingga, Ia menyebut, diperlukan adanya kerjasama dan sinergitas antar-negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional.

"Dalam proses penegakan hukum, hal itu akan semakin mengoptimalkan pencegahan serta pengungkapan kasus kejahatan transnasional kedepannya," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Sigit menekankan, perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura juga menjawab tantangan dari perkembangan lingkungan strategis yang terus berubah dengan cepat dan tidak menentu. Sehingga, hal itu berpotensi akan berdampak terhadap stabilitas keamanan.

Dengan adanya perjanjian ekstradisi itu, Sigit menekankan, hal itu juga akan meningkatkan peran dari kepolisian dalam rangka penegakan hukum di kasus tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, hingga terorisme dan yang lainnya.

"Semangat perjanjian ekstradisi tersebut sejalan dengan komitmen Polri dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum di Indonesia. Serta mencegah adanya gangguan stabilitas keamanan," ucap Sigit.

Sebagai contoh nyata, Sigit memaparkan, saat ini, Polri saat ini sedang membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas). Selain pencegahan, Kortas itu nantinya akan memperkuat kerjasama hubungan internasional hingga tracing recovery asset.

Dalam hal ini, Sigit mengingatkan soal cita-cita dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pemberantasan korupsi memerlukan upaya fundamental dan lebih komprehensif. Dengan pencegahan sebagai langkah fundamental, lanjut Sigit, kepentingan rakyat terselamatkan dan korupsi dapat dicegah.

"Dengan adanya upaya pencegahan tindak pidana korupsi hal itu menghindari terjadinya kerugian negara. Selain itu, untuk pemulihan kerugian negara yang diakibatkan dari praktik korupsi, maka akan dilakukan tracing dan  recovery asset," tutur Sigit.

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan bahwa, terkait penanganan tindak pidana korupsi, di tahun 2021 nilai kerugian negara menurun 6,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, keuangan negara yang berhasil diselamatkan Polri meningkat 18,5 persen.

Disisi lain, Sigit menyampaikan, di sepanjang tahun 2021, Polri telah berhasil menyelesaikan 2.601 kasus kejahatan transnasional atau setara dengan 52 persen dalam penyelesaian perkara. Angka itu di luar dari tindak pidana narkoba.

Dalam hal ini, jumlah kejahatan transnasional yang dilaporkan pada tahun 2021 sebesar 5.000 kasus. Angka itu menurun 698 kasus atau 12,2 persen dibandingkan tahun 2020. Kemudian, penyelesaian perkara sebesar 2.601 kasus.

Yang dimana hal itu meningkat 630 kasus atau 31,9 persen. Adapun, kejahatan transnasional yang paling banyak terungkap adalah terkait siber, pencucian uang, perbankan dan uang palsu.

Share:

Bertemu Kepala Kepolisian Malaysia, Kapolri Bahas PMI Ilegal Hingga Penanganan Covid-19

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Kepala Kepolisian Malaysia (Inspector General of Police) Tan Sri Acryl Sani bin Abdullah Sani di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/1).

Dalam pertemuan tersebut, Sigit membahas sejumlah permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia dan Malaysia. Diantaranya adalah, isu ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menurut Sigit, terkait permasalahan yang kerap menimpa PMI tersebut, diperlukan adanya sinergitas, komunikasi dan koordinasi kedua lembaga negara tersebut. Sehingga, kedepannya tidak ada lagi kasus yang muncul terkait dengan kerugian yang dialami WNI di Malaysia.

"Terkait dengan isu, khususnya disini beberapa waktu lalu baru juga menghadapi isu imigran gelap yang masuk ke sana dan menyelundup. Kalau kita lihat dari data hampir setiap hari selalu ada dan ini akan sangat bagus jika melalui jalur legal," kata Sigit dalam pertemuan tersebut.

Mantan Kapolda Banten ini juga menyebut bahwa, permasalahan soal munculnya penyelundupan PMI secara ilegal karena kebanyakan melalui jalur-jalur tikus.

Karena itu, Sigit menekankan, adanya kerjasama antara kedua negara untuk kemudahan proses monitoring dan koordinasi apabila munculnya peristiwa sama kedepannya.

"Kita ingin semua yang bekerja di luar, kita bisa ikuti perkembangannya. Kalau kemudian ada sesuatu lebih mudah untuk berkoordinasi," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Selain membahas isu PMI, Kapolri bersama Kepala Kepolisian Malaysia membahas soal penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19 di negara masing-masing. Terutama soal antisipasi penyebaran varian Omicron.

Dihadapan Kepala Kepolisian Malaysia, Sigit memaparkan peran serta dari Pemerintah Indonesia, TNI-Polri, serta seluruh elemen masyarakat yang bahu membahu serta berperan aktif dalam hal penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Bersama Pemerintah dan pihak terkait lainnya, Dokter dari TNI dan Polri juga dikerahkan untuk menangani Pandemi Covid-19. Kita puncak Pandemi Covid-19 di bulan 7 tahun lalu," ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit menyampaikan apresiasi kepada pihak Kepolisian Malaysia yang selama ini telah membantu beberapa pengungkapan kasus penegakan hukum antar-negara.

Disisi lain, kedatangan Kepala Kepolisian Malaysia sekaligus mengundang secara langsung Kapolri Jenderal Sigit untuk menghadiri pameran Defence Service Asia (DSA) 2022 and National Security Asia (NATSEC ASIA) 2022 tanggal 28 sampai dengan 31 Maret 2022 di Kuala Lumpur.

Share:

Polisi Rangkul Tokoh Agama dan Masyarakat Cegah Bentrok Susulan di Sorong

Jakarta - Polisi merangkul tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk mencegah terjadinya bentrokan susulan di Kota Sorong, Papua Barat.

"Polda jajaran langsung berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk mencegah tidak ada aksi balasan atau aksi lainnya," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada awak media, Jakarta, Selasa (25/1).

Tak hanya itu, Dedi menyebut, Polda Papua Barat jajaran juga telah melakukan pertemuan kepada perwakilan kedua kelompok yang bertikai. Tujuannya untuk mencegah serta tidak melakukan aksi apapun di ketentuan aturan hukum yang berlaku.

"Polsek Sorong Timur telah melakukan pertemuan antara kelompok," ujar Dedi.

Menurut Dedi, polisi juga telah melakukan penyelidikan serta penyidikan dengan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dari peristiwa yang mengakibatkan 19 orang meninggal dunia tersebut.

"Penyelidikan melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk memproses tuntas kasus kejadian ini. Lalu jajaran juga menggelar olah tempat kejadian perkara (tkp)," ucap Dedi.

Disisi lain, sejauh ini korban tewas akibat bentrokan tersebut berjumlah 19 orang. Dari total tersebut satu meninggal dunia akibat bentrokan sedangkan 18 lainnya diduga meninggal dunia akibat terbakar di dalam tempat hiburan tersebut.

"1 meninggal dunia karena bentrok dan 18 meninggal dunia di tempat hiburan yang terbakar. Masih di dalami," tutur Dedi.

Kemudian, kata Dedi, Polda Papua Barat jajaran saat ini melakukan pencarian terhadap pelaku dan aktor intelektual dari bentrokan tersebut.

"Saat ini sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap aktor intelektual dan pelaku dari dua kelompok tersebut," tutup Dedi.

Share:

Hadiri Ground Breaking RS Muhammadiyah, Kapolri Dukung Penuh Program Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat

Jawa Barat - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri undangan acara Ground Breaking Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan (RS MBS). Ia mengapresiasi PP Muhammadiyah yang terus berkontribusi untuk kemaslahatan umat, salah satunya melalui bidang kesehatan.

"Muhammadiyah adalah salah satu ormas terbesar di Indonesia yang sangat concern terkait dengan kegiatan-kegiatan kemaslahatan umat. Khususnya, terkait bidang kesehatan yang dimulai di tahun 1923 kemudian lanjut tahun 1924 dan sampai saat ini kurang lebih 115. Dan yang akan dilaksanakan Ground Breaking ini adalah rumah sakit yang ke-116," kata Sigit memulai sambutannya di RS MBS Jalan Raya Laswi Cigugur, Desa
Ciheulang, Kecamatan, Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (23/1).

Ground Breaking RS MBS ini, menurut Sigit, merupakan kontribusi dan perjuangan nyata yang terus dilakukan PP Muhammadiyah demi kemaslahatan umat yang sesuai dengan Matan keyakinan dan cita-cita hidup mewujudkan Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur.

Pada kesempatan tersebut, mantan Kapolda Banten ini memastikan, Polri, kementerian, lembaga, maupun stakeholder lainnya, siap untuk mendukung penuh segala program yang dicanangkan oleh Muhammadiyah demi kepentingan masyarakat luas.

"Kami, Polri serta seluruh kementerian/lembaga dan elemen masyarakat tentunya terus mendukung upaya-upaya, kerja keras dari PP Muhammadiyah untuk terus berkontribusi di bidang kesejahteraan masyarakat, bidang kesehatan, dibidang pendidikan masyarakat," ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Sigit berharap, PP Muhammadiyah terus berada di lini terdepan untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul serta mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk memiliki kemampuan di berbagai bidang.

Adanya hal tersebut, kata Sigit, generasi penerus bangsa nantinya akan semakin siap menghadapi segala tantangan zaman kedepannya. Dengan begitu, Sigit optimis di tahun 2045 bangsa ini akan dapat mewujudkan Indonesia Emas.

"Sehingga, kita betul-betul mampu mewujudkan insan-insan, anak-anak kita dan masyarakat untuk masuk menuju, dan mengantar mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045," ucap eks Kadiv Propam Polri itu.

Lebih dalam, Sigit juga mengapresiasi PP Muhammadiyah yang selama ini ikut berkontribusi dan berperan aktif bersama, Pemerintah, TNI-Polri, dan elemen masyarakat lainnya dalam hal penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Dimana kita ketahui Muhammadiyah memiliki dan membentuk Muhammadiyah Covid-19 Command Center atau MCCC yang dalam kegiatannya, mulai dari bagaimana MCCC ini ikut berkontribusi dalam protokol kesehatan, merawat masyarakat yang sakit. Karena kurang lebih ada 86 lebih rumah sakit rujukan dipersiapkan dari Muhammadiyah untuk para penderita Covid-19," papar Sigit.

Tak hanya itu, Sigit menyebut, Muhammadiyah juga ikut menggelar akselerasi vaksinasi serta mengerahkan para tenaga vaksinator untuk mewujudkan kekebalan komunal terhadap virus Covid-19.  

Berkat kerja keras PP Muhammadiyah dan seluruh pihak tersebut, Sigit mengungkapkan bahwa, Negara Indonesia saat ini berada di peringkat keempat diseluruh dunia dengan jumlah vaksinasi sekira kurang lebih 300 juta.

"Dan juga menjadi negara nomor satu di Asia Tenggara terkait kemampuan kita mengendalikan laju Covid-19 dan ini semua tidak lepas dari kontribusi dari PP Muhammadiyah dalam kontribusi dan fokus dalam penanggulangan Covid-19," jelas Sigit.

Diakhir sambutannya, Sigit kembali menyampaikan apresiasi kepada PP Muhammadiyah dan berharap kedepannya terus melakukan pengembangan program terkait dengan kemaslahatan umat. Ia meyakini, apa yang dilakukan itu sangat bermanfaat dan sesuai dengan harapan dari masyarakat Indonesia.

Tak hanya itu, Sigit juga berharap Rumah Sakit Muhammadiyah kedepannya bisa dikembangkan dengan standar fasilitas kesehatan bersifat internasional. Sehingga, hal itu akan mengurangi ketergantungan masyarakat yang hendak berobat ke luar negeri.
 

Share:

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bocah 10 Tahun di Manado

Polisi masih menyelidiki kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa bocah 10 tahun berinsial CT di Manado, Sulawesi Utara. Dalam kasus ini, penyidik sudah memeriksa sebanyak sembilan saksi, termasuk tiga orang dokter.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, laporan dugaan kekerasan seksual tersebut sudah dilaporkan pada 28 Desember 2021. Saat ini proses penyelidikan sedang berlangsung.

"Penyidik telah melakukan observasi rumah korban yang diduga sebagai tempat terjadinya perkara dan melakukan koordinasi dengan dokter kandungan, dokter anak dan dokter forensik serta melakukan visum," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/1/2022).

Lebih lanjut, jenderal bintang dua ini menuturkan penyidik juga akan melakukan gelar perkara untuk menaikkan kasus ini menjadi penyidikan.

Selain melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Mulyatno bersama Kapolresta Manado dan penyidik Polresta Manado juga mengunjungi Rumah Sakit Kandou untuk memberikan penguatan dan penghiburan kepada korban dan keluarga.

Dari hasil pertemuan dengan korban, didapati informasi satu nama yang menjadi terduga pelaku kekerasan seksual terhadap korban. Satu nama tersebut nantinya berpotensi menjadi tersangka dan akan dilakukan penangkapan.

"Rencana tindak lanjut besok hari akan melangsungkan rilis dengan mengundang mitra pemerhati anak, psikolog anak, serta UPTD (Unit Pelayanan Tehnis Daerah) Provinsi Sulut yang membidangi perlindungan, perempuan dan anak," katanya.

Sebelumnya, Seorang bocah 10 tahun di Manado, berinisial CT menjadi korban kekerasan seksual. Ibu korban, berinisial HS meminta bantuan kepada Anggota DPR Dapil Sulawesi Utara (Sulut), Hillary Lasut, dengan mengunggah video di media sosial.

Unggahan video ibu korban kekerasan seksual di media sosial tersebut, akhirnya viral. Peristiwa tersebut kata HS, sudah dilaporkan ke Polresta Manado pada 28 Desember 2021. Dia memohon agar menyelesaikan kasus itu hingga tuntas. "Saya memohon agar ibu membantu saya membantu saya menyelesaikan kasus ini, karena anak saya seperti cacat," kata dia dikutip Rabu (19/1/2022).

Dalam video berdurasi satu menit itu, ibu korban kekerasan seksual itu mengaku sampai saat ini hanya bisa melaporkan kasus tersebut ke Polresta Manado, dan masih terus menunggu hasil penyelidikannya. "Sampai saat ini anak saya masih kritis," ujarnya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, diketahui peristiwa kekerasan seksual itu terjadi pada 7 Desember 2021 lalu. Korban sendiri saat ini mendapatkan perawatan intensif di RSUD Prof. Kandou.

Share:

Mabes Polri Kerahkan Tim TAA Usut Kecelakaan Beruntun di Balikpapan

Jakarta - Mabes Polri melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) bergerak cepat untuk mendalami serta mengusut penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan beruntun di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), yang melibatkan satu unit truk tronton dengan beberapa kendaraan roda empat dan dua.

"Mabes Polri akan turunkan  tim TAA (traffic accident analisis) Korlantas Polri ke TKP," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jakarta, Jumat (21/1).

Menurut Dedi, tim itu nantinya akan memastikan penyebab utama dari terjadinya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan lima orang meninggal dunia itu.

"Untuk back up proses pembuktian secara ilmiah penyebab kecelakaan menonjol tersebut yang mengakibatkan saat ini 5 orang meninggal dunia dan 14 orang luka-luka," ujar Dedi.

Sejauh ini, kata Dedi, berdasarkan keterangan dari supir truk tronton tersebut, kendaraan yang dikendarainya mengalami rem blong saat melintas di lampu merah Muara Rapak.

"Keterangan supir tuck tronton pompa angin rem tidak berfungsi sehingga menyebabkan terjadinya rem blong," ucap Dedi.

Pasca-kejadian itu kepolisian saat ini melakukan evakuasi terhadap para korban, berkoordinasi dengan BNPB dan dinas terkait, melakukan evakuasi kendaraan, olah tempat kejadian perkara (tkp), dan pendataan korban di rumah sakit.

Share:

Cegah Omicron Lewat PPLN, Kapolri Pastikan Prokes dan Karantina di PLBN Entikong

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengecek langsung penerapan protokol kesehatan (prokes) dan prosedur pelaksanaan karantina bagi para Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat (Kalbar).

Dalam tinjauannya bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Sigit menekankan soal penerapan prokes dan karantina yang harus dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (sop) yang telah ditentukan.

"Hari ini saya dengan pak Menkes meninjau langsung wilayah PLBN di Entikong. Karena di Entikong salah satu pintu masuk para PPLN, pekerja migran yang masuk ke wilayah Indonesia. Kita tahu saat ini varian baru Omicron masuk dan kebanyakan memang dari data yang kita punya rata-rata berasal dari PPLN," kata Sigit usai meninjau langsung PLBN Entikong, Rabu (19/1/2022).

Mantan Kapolda Banten itu menegaskan, semua personel TNI-Polri dan pihak terkait lainnya tidak boleh lengah ataupun abai terkait dengan penerapan prokes dan masa karantina wajib bagi para PPLN. Upaya tersebut, kata Sigit untuk melakukan pencegahan terhadap virus Covid-19 Omicron.  

"Karena itu kita ingin memastikan bagaimana proses pemeriksaan terhadap PMI ataupun PPLN yang masuk melalui PLBN Entikong," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Demi memastikan pintu wilayah Indonesia aman dari penyebaran Omicron, Sigit melakukan pengecekan langsung pemeriksaan kesehatan para PPLN hingga proses selanjutnya menuju ke lokasi tempat-tempat karantina yang telah disiapkan.

"Mulai dari pintu masuknya, bagaimana pengecekan terhadap protokol kesehatannya dan kemudian setelah itu bagaimana proses karantinanya. Sehingga, kita harus meyakinkan bahwa semuanya itu berjalan dengan baik," ucap eks Kadiv Propam Polri itu.

Sigit merasa bersyukur, dalam tinjauannya di PLBN Entikong, prosedur protokol kesehatan dan karantina telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, ia tetap mengimbau untuk tetap melakukan pemantauan dan pengawasan ketat kedepannya.

"Saya kira tadi bersama sama dengan pak Menkes sudah memantau dan sepanjang ini semua SOP-nya sudah di laksanakan dengan baik," tutur Sigit.

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Sigit telah menindaklanjuti arahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) soal melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan ketat terhadap PPLN yang masuk ke wilayah Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan, dengan meluncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi bagi pelaku perjalanan luar negeri. Platform itu merupakan komitmen dari Korps Bhayangkara yang merupakan representasi kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari transmisi penyebaran varian Covid-19, salah satunya adalah Omicron.

Penggunaan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi ini akan diperkuat di pintu masuk atau entry point wilayah Indonesia. Diantaranya, Bandara Soetta, Bandara Juanda, Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Nunukan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, PLBN Entikong dan PLBN Motaain.
 

Share:

Cegah Omicron Terus Meningkat, Kapolri Tekankan Disiplin Prokes Hingga Vaksinasi Booster

Kalimantan Barat - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung vaksinasi serentak se-Indonesia dengan menghadiri secara langsung di Lapangan Kantor Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (19/1/2022).

"Di Kubu Raya sendiri target vaksinasinya 2.000. Namun total hari ini 24.000 untuk seluruh wilayah Kalbar. Saya kira ini perlu saya apresiasi. Kita juga tadi tersambung secara nasional dan target kita hari ini minimal di angka 1 juta," kata Sigit usai meninjau vaksinasi serentak.

Menurut Sigit, akselerasi percepatan vaksinasi merupakan hal yang harus terus dilakukan. Mengingat saat ini, kata Sigit, selain sudah masuk ke Indonesia, virus Covid-19 varian Omicron telah memberikan dampak adanya peningkatan laju pertumbuhan virus corona.

"Tentunya kita harus waspada karena ini terus meningkat. Jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan pesan kepada seluruh masyarakat, bagi yang belum vaksin tolong segera vaksinasi. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda), TNI, Polri telah menyiapkan gerai-gerai," ujar mantan Kapolda Banten tersebut.

Disisi lain, Sigit juga kembali mengingatkan kepada masyarakat yang sudah mendapatkan suntikan vaksin dosis dua dan telah melewati waktu enam bulan, untuk segera mengikuti vaksinasi dosis ketiga atau booster.

Menurut mantan Kabareskrim Polri itu, Pemerintah telah memberikan kesempatan untuk masyarakat mendapatkan vaksinasi booster. Dalam hal ini, Sigit menekankan, dengan dilakukannya booster hal itu akan kembali meningkatkan imunitas seseorang terhadap virus Covid-19.
 
"Masyarakat silahkan yang belum vaksin untuk segera vaksin. Yang sudah dua kali namun sudah lewat dari enam bulan silahkan daftar ikuti vaksin booster. Karena memang ada kecenderungan setelah enam bulan pasti tingkat imunitas atau kekebalan akan turun. Sehingga perlu ada booster ulang untuk tingkatkan lagi," ucap Sigit.

Tak hanya mengingatkan pentingnya vaksin maupun booster, Sigit juga menekankan soal perlunya kedisiplinan serta penguatan penerapan protokol kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan hingga menjaga jarak.

Sigit menegaskan, hal itu juga harus diperhatikan lebih khususnya untuk wilayah yang sudah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Ia meminta agar pendidikan yang dihadiri fisik oleh para pelajar tersebut disesuaikan dengan aturan yang ada. Dengan kata lain, setiap wilayah harus bisa menentukan apakah PTM sudah bisa berjalan 100 persen atau masih harus 50 persen.

"Khususnya bagi yang laksanakan kegiatan tatap muka. Aturan terkait prokes di sekolah. Ikuti ketentuan. Mana yang sudah bisa 100 persen, mana yang 50 persen disesuaikan. Karena memang disatu sisi anak-anak kita tentunya harus dapatkan pembelajaran secara langsung. Karena memang ini sangat penting bagi anak-anak kita. Sehingga tidak ada risiko learning loss dan juga risiko kemiskinan belajar atau learning poverty," papar Sigit.

Akselerasi vaksinasi dan penguatan prokes, kata Sigit, sebagai upaya untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 varian Omicron. Pasalnya, selain Imported Case, penyebaran jenis virus itu kini juga sudah ditemukan dari transmisi lokal.

"Tolong untuk yang belum vaksin segera vaksin dan yang sudah dua kali vaksin harus booster silahkan laksanakan. Dan paling utama walaupun sudah vaksin tetap jaga prokes. Pakai masker terus jangan lupa. Cuci tangan jangan lupa dan selalu memastikan kita laksanakan cek rutin bila perlu swab antigen satu minggu sekali atau PCR. Itu menjadi kebiasaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kita dalam kondisi sehat," tutur Sigit.

Dikesempatan yang sama, Menkes Budi mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati, namun tidak panik dalam menghadapi Covid-19 varian Omicron. Ia juga memaparkan varian itu kini paling banyak terdeteksi di wilayah DKI Jakarta.

"Ciri-ciri Omicron kita akan lihat kenaikan kasus yang cepat dan tinggi. Kita sudah mulai lihat nasional naik dari 300 ke 1.400. Teman-teman harus terus waspada dan hati-hati tapi jangan panik," kata Budi.

Selain meninjau vaksinasi di Kalbar, Menkes dan Kapolri juga melakukan dialog interaktif secara virtual di beberapa wilayah Indonesia yang menggelar kegiatan akselerasi percepatan vaksinasi tersebut.

Share:

Operasi Damai Cartenz Diklaim Mampu Menekan Jatuh Korban Akibat Konflik KKB

Jayapura: Polri menyakini Operasi Damai Cartenz 2022 akan menjadi strategi yang efektif dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB), di Papua. Sebab, operasi tersebut mengedepankan pendekatan humanis.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan pihaknya telah menginstruksikan jajarannya untuk tidak lagi melakukan penyerangan terlebih dulu dan lebih banyak bersikap bertahan. Operasi ini mulai diberlakukan pada awal Februari hingga Desember 2022.

"Selama ini kita dalam kasus penembakan selalu aktif merespon. Dalam merespon ini selalu terjadi kontak tembak ini (lebih banyak) sisi negatif, karena (KKB) memanfaatkan moment menjatuhkan pemerintah," ujar Matihus di Gedung Mabes Polda Papua, Selasa, 18 Januari 2022.

Saat ini, aparat gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi masih diberlakukan hingga 25 Januari mendatang. Mathius menyebut operasi tersebut juga mulai mengedepankan pendekatan persuasif.

"Kita lihat operasi terakhir mengurangi korban masyarakat yang dampaknya ke kegiatan itu, sehingga korban menurun termasuk masyarakat. Dan banyak (KKB) yang kita tangkap," terangnya.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2022 itu berharap ke depan banyak anggota KKB yang dapat diedukasi menyerahkan diri. Sehingga dapat kembali ke lingkungan masyarakat secara normal.

Sebelumnya, Polri mengganti nama Operasi Nemangkawi. Operasi Pemburu KKB di Papua itu berganti nama menjadi Damai Cartenz.

"Iya betul menjadi Damai Cartenz. Pendekan soft approach diutamakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin, 10 Januari 2022.

Share:

Terima Sertifikat CSFA dari BPK, Kapolri Ingin Personel Polisi Miliki Kemampuan Auditor

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/1/2022). Pada kegiatan itu, BPK juga menyerahkan Sertifikasi profesi Certified State Finance Auditor (CSFA) kepada Kapolri.

Dalam kesempatan ini, Sigit menekankan soal pentingnya pemberian sertifikat CSFA untuk para perwira menengah dan perwira pertama di Polri. Menurutnya, anggota kepolisian saat ini membutuhkan kemampuan untuk melakukan audit dalam menangani suatu perkara yang menyangkut  permasalahan kerugian negara maupun kerugian daerah.

Oleh karena itu, Sigit menginginkan adanya kegiatan supervisi antara Polri dan BPK terkait dengan menggelar pelatihan untuk meningkatkan kemampuan auditor dari personel kepolisian.

"Pada prinsipnya anggota kami diberikan kemampuan sebagai auditor, maka kami kemudian nanti menjadi paham dan kami membutuhkan itu saat ada supervisi," kata Sigit dalam audiensi tersebut.

Untuk itu, Sigit meminta BPK untuk menyelenggarakan pelatihan terkait kemampuan audit kepada para personel Polri. Sehingga, kata Sigit, seluruh jajaran Korps Bhayangkara bisa mengidentifikasi sejak dini dalam proses penegakan hukum.

"Kita penting sekali memahami bagaimana cara kita bisa mengaudit, dengan begitu kita bisa memberikan warning untuk ke dalamnya," ujar Sigit.

Pihak BPK dalam audiensi ini juga memberikan sertifikat profesi Certified State Finance Auditor (CSFA) ke Kapolri. Sertifikat CSFA ini merupakan sertifikat profesi bagi para pemeriksa keuangan negara, sehingga profesionalisme para pemeriksa keuangan negara ditandai dengan pemberian sertifikat profesi pemeriksa keuangan negara.

"Kedatangan kami kesini ingin menyerahkan sertifikat CSFA kepada Bapak Kapolri," kata Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono.

Agus menuturkan, tujuan dari sertifikasi profesi CSFA yaitu untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi seorang pemeriksa keuangan negara, serta menjadi persyaratan untuk menandatangani Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Negara, yang meliputi pemeriksaan Laporan Keuangan (LK), pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Sementara itu Ketua Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Bahrullah Akbar mengatakan, sertifikat CSFA ini adalah tindak lanjut UU ASN agar pemeriksa keuangan negara memiliki sertifikat.

"Terkait dengan pemeriksaan keuangan negara, terutama APH, KPK harus ada penyamaan persepsi dengan BPK. Kedepan diharapkan kita punya persamaan persepsi bagaimana BPK melakukan pemeriksaan khususnya Irwasum terkait dengan audit," tutur Bahrullah.

Share:

Pelajar Senang Bisa Belajar Tatap Muka, Kapolri: Fokus Gapai Cita-Cita Agar Jadi Kebanggaan Keluarga

Bali - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melihat penerapan penegakan protokol kesehatan (prokes) proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMP Kristen 1 Harapan, Kota Denpasar, Bali. Hal itu dilakukan untuk memastikan, para siswa dan pengajar terlindungi dari paparan Covid-19 serta tidak terjadi transmisi saat kembali ke keluarga.

Dalam tinjauannya, Sigit menyempatkan untuk berdialog dengan para siswa. Ia mendengarkan perasaan siswa tersebut terkait dengan kebijakan pembelajaran tatap muka.

Sigit mendengarkan secara langsung bahwa pelajar tersebut merasa senang bisa kembali mengenyam bangku pendidikan dengan hadir secara fisik. Alasannya karena suasana belajar lebih baik dan dapat bertemu dengan kawan-kawan lainnya.

"Semuanya sehat ya, bagaimana perasaannya bisa langsung tatap muka," tanya Sigit di dalam ruangan kelas SMP Kristen 1 Harapan, Kota Denpasar, Bali, Sabtu (15/1/2022).

"Senang sekali pak. Karena belajar dan ketemu teman-teman," jawab serempak para siswa SMP tersebut di hadapan Kapolri dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Pada kesempatan itu, Sigit juga merasa bahagia, bahwa para pelajar SMP tersebut telah melaksanakan vaksinasi dosis II. Menurutnya, hal itu mencegah kekhawatiran terjadinya penyebaran virus corona.

"Semua sehat ya, sudah vaksin dua kali atau satu kali," kata Sigit.

"Sudah vaksin dua kali, pak," ujar pelajar SMP yang disambut dengan tepuk tangan.

Tak lupa, Sigit mengingatkan kepada para pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa, untuk terus menjadikan momentum pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini sebagai semangat dan keseriusan untuk meraih pendidikan yang lebih baik lagi. Agar cita-cita para siswa dapat terwujud.

"Semua cita-cita kalian bagus yang penting fokus belajarnya untuk bisa menggapai cita-cita, biar bisa menjadi kebanggaan keluarga, orang tua. Selamat belajar semuanya," ujar mantan Kapolda Banten itu.

Terkait PTM, Sigit sebelumnya telah memaparkan soal syarat wajib untuk mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia soal pembelajaran tatap muka secara langsung. Menurut Sigit, setidaknya ada dua yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan kebijakan itu, yakni, target vaksinasi masyarakat umum harus 70 persen dan kelompok lanjut usia (lansia) wajib 60 persen.

"Pemerintah saat ini telah memberikan kebijakan PTM 100 persen, dimana tentunya untuk melaksanakan PTM 100 persen dan vaksinasi anak, maka target pencapaian vaksinasi masyarakat umum 70 persen dan lansia 60 persen harus terpenuhi," ucap Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan, proses belajar mengajar anak secara tatap muka langsung merupakan hal yang sangat penting. Mengingat, hampir dua tahun semenjak Pandemi Covid-19, generasi bangsa kehilangan momentum tersebut.

Namun disisi lain, Sigit menyatakan, guna mewujudkan pembelajaran secara tatap muka langsung, harus ada jaminan kesehatan dan imunitas terhadap anak dari bahaya paparan virus corona. Salah satunya adalah dengan memberikan suntikan vaksin.

Penguatan imunitas terhadap anak, kata Sigit juga akan memberikan jaminan kesehatan kepada orang tua dan orang-orang yang ada di dalam lingkungan keluarganya. Sehingga, tidak perlu ada rasa khawatir munculnya klaster keluarga ketika PTM 100 persen diberlakukan.

"Kita ingin anak-anak kita segera melaksanakan tatap muka. Namun disisi lain, kita harus yakin anak-anak kita sudah dibekali vaksinasi atau imunisasi. Sehingga memiliki imunitas dan kekebalan. Sehingga saat melaksanakan aktivitas aman tidak menjadi carrier karena saat kembali biasanya bertemu orang tua, nenek atau kakek. Dan juga memiliki posisi rentan apabila tidak diberikan imunisasi atau vaksinasi," tutup Sigit.

Share:

Tinjau Pelabuhan Benoa, Kapolri Minta Proses Prokes Hingga Karantina PPLN Diperketat

Bali - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Pelabuhan Benoa, Bali untuk memastikan proses penegakan protokol kesehatan (prokes) hingga pelaksanaan masa karantina, bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang masuk ke Indonesia, untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 varian Omicron.

Sigit meminta kepada Forkopimda Bali, untuk terus melakukan penguatan juga pengetatan proses pemeriksaan prokes hingga menuju ke tahapan karantina terhadap PPLN. Baik Anak Buah Kapal (ABK) usai bekerja di luar negeri, maupun wisatawan asing, yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Benoa, Bali ini.

"Baru saja kita melaksanakan pengecekan secara langsung untuk mengetahui bagaimana alur, masuknya ABK. Dan juga ada beberapa wisatawan yang menggunakan Yacht yang masuk lewat Pelabuhan Benoa. Jadi dari proses masuknya kita ingin mengetahui bagaimana proses pemeriksaan khususnya terkait dengan masalah prokes. Karena memang kita harus betul-betul ketat dalam pengawasan titik-titik yang digunakan untuk pintu masuk PPLN," kata Sigit usai meninjau Pelabuhan Benoa, Bali, Sabtu (15/1/2022).

Dalam peninjauannya, Sigit menyebut, petugas akan melakukan tes Swab antigen ke ABK dan wisatawan asing di atas kapal sebelum dilanjutkan ke proses karantina. Demi memperkuat pengawasan, Sigit juga mengimbau untuk para PPLN tersebut mengunduh aplikasi Aplikasi Monitoring Karantina Presisi.

Pada proses selanjutnya, Sigit mengungkapkan, para PPLN juga akan dilakukan Swab RT-PCR dan pemeriksaan kesehatan di ruang khusus yang disiapkan. Setelah itu, para PPLN akan di bawa ke Rumah Sakit (RS) rujukan ataupun tempat karantina yang telah disiapkan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

"Kemudian tadi ada beberapa penyesuaian kita minta untuk pada saat sebelum turun kemudian mengunduh aplikasi Karantina Monitoring Presisi. Demikian juga bagi wisatawan ataupun ABK yang sudah laksanakan Swab PCR. Selanjutnya dibawa ke tempat karantina yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Gubernur," ujar mantan Kapolda Banten itu.

Dari tinjauannya secara langsung, Sigit mengakui proses penegakan prokes hingga karantina sudah berjalan dengan baik. Walaupun, kata Sigit, tetap harus ada penyesuaian dan penyempurnaan lagi kedepannya.

"Saya kira beberapa hal itu yang tentunya kedepan akan terus kita perbaiki dan kita sempurnakan," ucap eks Kabareskrim Polri tersebut.

Menurut Sigit, perkembangan varian Omicron di Indonesia saat ini didominasi oleh penyebaran Imported Case yang masuk melalui Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Sebab itu, Sigit menekankan pentingnya penegakan prokes dan karantina di Pelabuhan Benoa, yang notabene menjadi salah satu pintu masuk Indonesia.

"Karena itu kita juga menjaga yang melalui Pelabuhan Benoa juga dalam kondisi melalui standar operasional prosedur yang sama. Terkait dengan proses prokes sebelum masuk ke karantina," tutur Sigit.

Sigit menyebut, dengan diterapkannya aplikasi Monitoring Karantina Presisi di Pelabuhan Benoa, maka pengawasan PPLN yang melakukan karantina akan semakin kuat. Lantaran, lanjut Sigit, hal itu bisa mencegah adanya potensi PPLN yang tidak menjalani karantina.

"Kita juga tempatkan petugas aplikasi yang bisa memonitor bagi masyarakat ataupun wisatawan dan ABK yang di karantina. Dan bila kemudian kabur maka dengan aplikasi kita persiapkan akan berikan notifikasi. Sehingga kemudian, kita bisa segera melakukan pencarian dan membawa kembali masuk. Saya kira rangkaian dari bagaimana laksanakan prokes hingga pengawasan karantina dan memastikan pelaksanaan karantina bisa dilaksanakan secara disiplin ini tentu menjadi bagian yang terus kita awasi," papar Sigit.

Disisi lain, Sigit mengapresiasi Forkopimda Bali yang telah bekerja keras memastikan seluruh rangkaian protokol kesehatan dan karantina bagi PPLN berjalan dengan baik. Menurutnya, semua ini dilakukan untuk menjaga masyarakat serta tetap bisa mengendalikan laju pertumbuhan Covid-19 saat ini.

Kemudian, Sigit menjelaskan, upaya secara optimal yang dilakukan ini juga sebagai antisipasi pencegahan semakin meluasnya penyebaran virus Covid-19 varian Omicron di Indonesia.

"Ini butuh sinergitas, soliditas dari seluruh stakeholder, dan masyarakat untuk kemudian kembali waspada walapun sudah vaksin dua kali. Tetap laksanakan prokes. Pemerintah juga sudah berikan ruang untuk booster terhadap yang sudah vaksin lebih dari enam bulan agar  dimanfaatkan. Sehingga kita yakin seluruh masyarakat terjaga imunitas dan kekebalannya dari ancaman terhadap varian baru ataupun lama. Karena kondisi dari imunitasnya yang mungkin tentu harus diperkuat kembali dengan booster," kata Sigit.

Sebelum meninjau penegakan protokol kesehatan dan proses karantina di Pelabuhan Benoa, Sigit beserta rombongan juga menyempatkan melihat secara langsung pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMP Kristen 1 Harapan, Kota Denpasar, Bali.

Share:

Tinjau Vaksinasi se-Indonesia, Kapolri Saksikan Gubernur Maluku Utara Divaksin

Maluku Utara - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau akselerasi percepatan vaksinasi Covid-19 yang digelar di 34 Provinsi Indonesia dengan menghadiri secara langsung di Pantai Sulamadaha, Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (14/1/2022).

Dalam tinjauannya kali ini, Sigit mengapresiasi Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang ikut dalam proses vaksinasi tersebut. Menurut Sigit, hal itu merupakan wujud untuk mendukung akselerasi percepatan vaksinasi.

"Alhamdulilah yang sangat membahagiakan bahwa hari ini pak Gubernur juga bersama-sama kita saksikan mengikuti vaksin. Alhamdulillah ini akan mempercepat dan mengakselerasi vaksinasi yang ada di wilayah Maluku Utara khususnya," kata Sigit.

Dalam paparannya, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan capaian vaksinasi di wilayah Maluku Utara sudah mencapai 74 persen. Sigit menyarankan, hal itu harus ditingkatkan lagi kedepannya, sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran varian baru Covid-19 Omicron.

"Mau tak mau seluruh masyarakat yang belum vaksin harus segera vaksin karena yang sudah vaksin pun bisa tertular varian baru, dimana memiliki kecepatan lima kali lebih cepat, dalam waktu lima menit bisa menular sehingga kita semua harus waspada," ujar Sigit.

Mantan Kapolda Banten ini mengatakan, salah satu yang harus dilakukan menghadapi varian Omicron adalah mengejar wilayah-wilayah yang pencapaian vaksinasinya belum 70 persen. Meskipun, Sigit menyadari, setiap provinsi di Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam hal tersebut.

Tapi, kata Sigit, percepatan vaksinasi mau tidak mau harus dilaksanakan dengan maksimal. Karena itu, ia mengimbau untuk seluruh Forkopimda Maluku Utara terus bersinergi dan bahu membahu guna meringankan tantangan serta hambatan yang ada.

"Kita memahami berbagai macam masalah kendala yang dihadapi mulai dari faktor cuaca, geografi kemudian aktivitas dan masyarakat di beberapa wilayah masih sulit tentu butuh kerja keras," ucap Sigit.

Oleh sebab itu, Sigit menekankan, pentingnya seluruh stakeholder dan masyarakat untuk bekerja sama dan bekerja keras untuk menghadapi varian Omicron agar Indonesia tetap dapat mengendalikan laju Covid-19 dengan baik.

Pengendalian laju Covid-19, kata Sigit, penting dilakukan agar seluruh aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berjalan dan tumbuh.

"Ini butuh kerja keras dan  kerja sama. Jaga prokes dan yang belum vaksin ayo vaksin," tutur Sigit.

Tak hanya itu, Sigit juga mengimbau masyarakat yang tak punya keperluan mendesak ke luar negeri untuk tak bepergian ke luar negeri. Sebab, banyak penyebaran varian Omicron berasal dari pelaku perjalanan luar negeri.

Kalaupun terpaksa bepergian ke luar negeri, mantan Kadiv Propam Polri ini meminta peraturan karantina ditaati dengan baik agar menjaga seluruh masyarakat tak tertular varian Omicron.

"Masyarakat yang berpergian keluar negeri kalau tak ada hal urgent kita sarankan menghindari berpergian ke luar negeri. Dan bagi yang pulang dari luar negeri tolong kewajiban karantina dilaksanakan dengan baik sehingga kita bisa menjaga seluruh masyarakat tidak tertular," tutup Sigit.

Selain meninjau vaksinasi massal, Sigit juga mengecek kepastian penerapan standar protokol kesehatan di Pantai Sulamadaha yang merupakan objek wisata di Maluku Utara.

Sigit juga menyempatkan dialog interaktif dengan sejumlah provinsi secara virtual. Diantaranya adalah, Aceh, Papua Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, NTT, dan DKI Jakarta. Ia menekankan untuk terus mempercepat vaksinasi demi terwujudnya kekebalan komunal dan meningkatkan imunitas masyarakat dari paparan virus Covid-19.

Share:

Kapolri Minta Forkopimda Maluku Terus Lakukan Akselerasi Vaksinasi Kejar Target 70 Persen

Maluku - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau secara langsung kegiatan akselerasi vaksinasi massal di Provinsi Maluku dengan hadir secara langsung di Lapangan Merdeka Kota Ambon, Jumat (14/1/2022).

Dalam kesempatan itu, Sigit meminta agar Forkopimda Maluku untuk terus melakukan strategi akselerasi vaksinasi guna mengejar target Pemerintah sebesar 70 persen. Mengingat, saat meninjau ke Maluku, Sigit mendapatkan laporan bahwa saat ini masih berada di angka 63 persen.

"Karena target pencapaian Pemerintah sudah diangka 84 persen. Dan tentunya wilayah Maluku harus segera mengejar untuk mencapai target 70 persen," kata Sigit dalam tinjauannya.

Mantan Kadivpropam Polri itu mengungkapkan, dari hasil dialog interaksinya secara langsung dengan beberapa wilayah di Maluku, masih mengalami beberapa kendala terkait dengan vaksinasi. Diantaranya soal kondisi geografis dan masih ada masyarakat yang perlu diberikan penjelasan lebih mendalam akan pentingnya vaksinasi.

Namun, Sigit menekankan, dari wilayah di Maluku tersebut, telah menyatakan kesiapannya untuk sanggup melakukan akselerasi vaksinasi sebesar 70 persen.

"Kita tadi dapatkan informasi kondisi gejala geografis dan sebagian kecil masyarakat masih perlu ada penjelasan atau sosialisasi karena masih ragu atupun takut vaksinasi. Namun dari hasil komunikasi dan laporan rata-rata sanggup untuk mencapai 70 persen," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Saat kunjungan kerjanya ke Maluku, Sigit juga menyempatkan untuk mengecek pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMP 6 Ambon untuk memastikan protokol kesehatan (prokes) berjalan dengan disiplin, sehingga anak-anak dan tenaga pendidik aman dari paparan Covid-19.

Sigit menyatakan, untuk di Kota Ambon sendiri pencapaian vaksinasinya sudah mencapai 94 persen. Sebab itu, ia berharap, hal ini dapat menjadi motivasi untuk wilayah lain di Maluku, dalam mengejar target dari Pemerintah Indonesia.

"Karena ini berdampak pada kegiatan lanjutan yaitu aturan mengenai pembelajaran tatap muka. Karena memang ada aturan bahwa untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka pencapaian vaksinasinya juga harus di sesuaikan. Asesmen level juga ikut menentukan," ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit menekankan untuk Forkopimda Maluku mempertahankan tren positif soal positivity rate yang saat ini berada di angka 0 persen. Hal itu, kata Sigit sangat baik, namun memang perlu ada upaya lebih keras untuk mendorong akselerasi vaksinasi. Pasalnya, dengan begitu varian baru Covid-19 Omicron dapat diantisipasi serta dicegah.

"Karena kita juga tetap waspada varian Omicron sudah masuk rata-rata datang dari pelaku perjalanan luar negeri dan saat ini sudah terjadi transmisi lokal yang tentunya kita harus sama-sama jaga dan waspada serta strategi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian membekali masyarakat dengan vaksinasi," tutur Sigit.

Oleh karenanya, Sigit mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus melakukan protokol kesehatan secara disiplin dan tidak ragu ataupun takut melakukan vaksinasi. Mengingat, vaksinasi dapat meningkatkan imunitas terhadap Covid-19.

"Karena memang kalau ini tidak kita jaga, ada potensi setelah kegiatan PTM adik-adik kita bertemu keluarga yang tentunya disitu ada yang berusia lansia dan juga rentan terhadap risiko terjadinya penularan covid. Sehingga mau tidak mau semua ini harus kita jaga, kita waspada, kita tingkatkan. Sehingga, Provinsi Maluku segera mencapai target. Namun saya yakin optimis dari laporan yang ada pencapaian atau target itu bisa tercapai. Positivity rate yang saat ini berada di angka 0 persen terus dipertahankan, prokesnya tetap dikuatkan. Sehingga pada saat kita kejar pencapaian tidak terjadi lonjakan terkait varian baru Omicron," tutup Sigit.

Share:

Resmikan Tim Patroli Perintis Presisi, Kapolri: Beri Rasa Aman Masyarakat

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan tim patroli perintis Presisi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok Polri, guna memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Sigit mengatakan, seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat tentunya berpotensi adanya gangguan kejahatan yang meningkat. Ia pun meminta tim patroli ini untuk senantiasa selalu pada pagi hingga malam hari mengamankan segala aktivitas masyarakat.

"Tentunya seluruh kegiatan masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik manakala rekan-rekan bisa hadir dan memberikan rasa aman di tengah kegiatan masyarakat," kata Sigit usai meresmikan tim patroli perintis Presisi di Mapolda Metro Jaya, Kamis (13/1/2022).

Sepanjang tahun 2021, mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan, 79 persen kejahatan yang terjadi adalah kejahatan konvensional dan 35 persennya merupakan kejahatan jalanan. Oleh karena itu, ia meminta kehadiran tim patroli ini dapat memberikan rasa aman pada saat masyarakat melaksanakan kegiatan.

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan tim patroli yang dibentuk sudah dibekali dengan kemampuan mulai dari teknis hingga taktis dalam melaksanakan tugas di lapangan nanti.

Sigit pun berharap bahwa tim patroli ini dapat tampil humanis pada saat bertemu dan memberikan pelayanan masyarakat. Ia pun menekankan agar kegiatan preemtif dan preventif dikedepankan dalam melaksanakan tugas.

Adapun langkah-langkah tersebut yakni dengan memberikan edukasi ke masyarakat tentang potensi kejahatan, memberikan pesan-pesan kamtibmas sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati dan tidak menjadi potensi sasaran kejahatan.

"Tentunya harapan kita dengan langkah-langkah preemtif dan preventif, langkah pencegahan lebih kuat maka kejahatan yang terjadi akan jauh berkurang. Ini tentunya menjadi harapan kita semua," ujar Sigit.

Mantan Kapolda Banten ini juga menyampaikan tim patroli ini terus melakukan hal-hal kecil yang dirasakan langsung masyarakat seperti membantu orang menyebrang.

Karena itu, Sigit meminta tim patroli ini nantinya diintegrasikan dengan layanan kepolisian 110 dan command center. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan tim patroli ini dapat termonitor sehingga pada saat ada laporan kejahatan bisa bergerak cepat.

Dalam kesempatan ini, Sigit menekankan, kepada tim patroli perintis presisi untuk menjaga kewibawaan, menghindari pelanggaran dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat demi mewujudkan Polri yang Presisi.

"Jaga terus kemampuan rekan-rekan, tingkatkan bila perlu kembangkan sehingga polisi bisa berada dan hadir di seluruh ruang-ruang kosong dimana masyarakat merasakan kehadiran rekan-rekan. Dengan kehadiran rekan-rekan rasa aman bisa diwujudkan," tutup Sigit.

Share:

Gelar Anev, Kapolri Instruksikan Jajaran Jangan Enggan Temui Warga dan Jaga Kepercayaan Publik

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar Video Conference (Vicon) analisa dan evaluasi kepada seluruh jajaran di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan itu, Ia juga memberikan arahan untuk menjadi institusi Korps Bhayangkara kedepannya semakin dicintai dan diharapkan oleh masyarakat.

Sigit berharap, dengan analisa dan evaluasi ini, seluruh personel kepolisian dapat menyiapkan program serta melakukan perbaikan yang lebih baik di tahun 2022.

"Terima kasih rekan-rekan yang telah mengikuti rangkaian Anev ini dari pukul 10.00 sampai pukul 18.00 WIB mungkin ini Anev terlama. Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk mengisi program kegiatan kita di tahun 2022 ini, menjadi lebih baik dari tahun 2021," kata Sigit kepada seluruh jajarannya, Rabu (12/1/2022).

Dalam pengarahannya, mantan Kapolda Banten tersebut, menekankan kepada seluruh jajarannya untuk menatap dan menghadapi tahun 2022 dengan terus melakukan perbaikan pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Korps Bhayangkara.

Menurut Sigit, semangat perubahan itu sebagaimana dengan transformasi Polri yang Presisi. Dewasa ini, kata Sigit, kepolisian mau tidak mau harus melakukan perubahan untuk mewujudkan polisi yang diharapkan dan dicintai oleh masyarakat.

"Kemudian dihadapkan dengan bagaimana menuju transformasi Polri yang Presisi. Terkait dengan posisi Polri di mata masyarakat, tingkat kepercayaan dan kepuasan, tadi sudah kita ukur. Dinamika yang ada, kapan kepuasan, kepercayaan publik meningkat dan kapan kepercayaan publik itu turun," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Guna menjaga kepercayaan publik, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. Kedepannya, Sigit menginginkan, personel kepolisian menjadi sosok yang memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Lalu, kata Sigit, polisi juga harus mampu menyelesaikan masalah di lapangan, menjadi problem solver, menegakan hukum dengan tegas dan humanis, serta menjadi representasi kehadiran negara di kala masyarakat  membutuhkan kehadiran Polri.

"Dimana Polri harus hadir dan keberpihakan kepada masyarakat yang selama ini membutuhkan adanya nilai keadilan harus terus ditingkatkan. Khususnya responsif terhadap apa yang menjadi kemauan masyarakat," ucap Sigit.

Dalam evaluasi ini, Sigit menekankan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja lebih keras lagi meningkatkan kepercayaan publik yang belakangan ini menurun. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan turun secara langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Ia menekankan untuk seluruh personel kepolisian terutama di level pimpinan untuk tidak enggan dan sungkan menemui masyarakat secara langsung dengan siapapun dia tanpa memandang status sosial ataupun jabatannya.

Karena, lanjut Sigit, kegiatan temu warga merupakan upaya jemput bola sekaligus langkah proaktif Polri untuk menghilangkan sumbatan komunikasi dan bisa memperkuat hubungan antara polisi dan warga. Tak hanya itu, hal tersebut juga menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat yang hopeless, frustasi dan berpersepsi negatif ke kepolisian.

"Terkait dengan pembinaan dan perbaikan terus kita lakukan untuk meningkatkan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Karena Polri betul-betul bisa hadir melaksanakan tugas pokok secara profesional, kita tidak anti kritik dan perbaiki koreksi-koreksi yang diberikan masyarakat dan betul-betul bisa diperbaiki," tutur Sigit.

Pada kesempatan ini, Sigit juga mengingatkan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman dan damai.

Tak hanya itu, Sigit menyatakan, Polri juga harus melakukan kesiapan dan antisipasi sejak dini terkait dengan agenda event nasional maupun internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia saat Pandemi Covid-19. Dengan tetap memperhatikan faktor kesehatan, Sigit menyatakan, hal itu juga akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

"Proses perjalanan event tersebut, ini pertaruhan Indonesia di mata dunia dan kewajiban Polri dari sisi menjaga kamtibmas dapat berjalan dengan baik. Semua sudah mendengar dari rekan-rekan yang bertugas di bidang pencegahan, penegakan hukum, pemeliharaan harkamtibmas dan kita saat ini dalam posisi menyamakan gerakan," papar Sigit.

Sigit mengatakan, aspirasi dan harapan masyarakat yang berkembang kepada institusi Polri, itu merupakan masukan dan harapan dari masyarakat untuk menjadikan Korps Bhayangkara sebagai lembaga yang dicintai masyarakat. Karena itu, Sigit meminta, kepolisian jangan lelah untuk terus melakukan evaluasi atas segala masukan yang ada.

"Potret dan warna yang disampaikan masyarakat bagaimana menyukai polisi dan tidak menyukai polisi, harapan dan hal-hal yang bisa diwujudkan Polri, hal-hal yang buat Polri dipercaya dan tidak, itu semua kita harus pahami, tinggal bagaimana menguatkan dan membesarkan hal yang meningkatkan kepercayaan. Dan kurangi hal-hal yang mengurangi kepercayaan Polri. Kita harus jaga 400 ribu lebih anggota dan institusi. Ada harapan yang baik jika bertemu dengan polisi," tutup Sigit.

Share:

Postingan Populer

Arsip Blog