• This is default featured slide 1 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

  • This is default featured slide 2 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

  • This is default featured slide 3 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

  • This is default featured slide 4 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

  • This is default featured slide 5 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

Hadiri Gebyar Ekspor Tutup Tahun, Kapolri Tegaskan Kawal Seluruh Strategi Wujudkan Ketahanan Pangan

Sulsel - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara Gebyar Ekspor Tutup Tahun 2021, di Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (31/12).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk menggali potensi ekspor di wilayahnya, khususnya di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Menurutnya, hal itu dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan ekspor komoditas pertanian unggulan Indonesia di dunia.

"Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan saya kira semua tahu ini bagian dari strategi dan program dari Kementan. Tidak hanya ketahanan pangan tapi bagaimana meningkatkan daya saing komoditas pertanian yang berkelanjutan dengan lima strategi yaitu peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Ini yang harus betul dikawal adalah pengembangan pertanian dan gerakan tiga kali lipat ekspor," kata Sigit dalam sambutannya.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, mantan Kapolda Banten tersebut juga memaparkan bahwa, saat ini, Pemerintah bersama dengan TNI, Polri dan Stakeholder lainnya juga mengembangkan kawasan Food Estate berbasis korporasi petani. Yang dimana, pengembangan itu diarahkan sebagai sistem agrobisnis yang kuat di pedesaan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat adat ataupun lokal sesuai dengan kekayaan alam yang kita miliki.

"Itu semua bisa berhasil manakala terjadi sinergitas dan soliditas antara pemangku kepentingan untuk melakukan aksi satu tekad dari hulu sampai hilir dengan seluruh stakeholder dan fungsi Kementerian terkait serta salah satunya Polisi," ujar Sigit.

Terkait hal itu, mantan Kabareskrim Polri itu memastikan bahwa, seluruh Polda jajaran telah diinstruksikan guna mendukung dan mengawal seluruh program ketahanan pangan nasional.

"Alhamdulilah pak Mentan, beliau sampaikan dan saya baru tahu maksudnya selama ini di setiap beliau keliling daerah beliau selalu menghubungi kami untuk bisa menghubungi para Kapolda dan Kapolres untuk mendampingi beliau. Saya kira ada apa ini tapi rupanya, hari ini terjawab itu dilakukan dalam rangka mengawal program. Alhamdulilah hasilnya yang tadi sudah disampaikan," ucap Sigit.

Menurut Sigit, sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Polri untuk diberikan kepercayaan dalam hal mengawal, menjaga dan mendampingi seluruh agenda nasional terkait mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan ekspor.

Dalam hal ini, Sigit menekankan, jajaran Polri selalu menyerap segala permasalahan yang dirasakan para petani. Seperti, tengkulak, kelangkaan pupuk bersubsidi, mafia. Menurutnya, hal itu yang mengakibatkan berkurangnya tingkat nilai tukar petani.

Menyadari hal itu, Sigit menegaskan, Polri telah berperan aktif dalam mendukung program ketahanan pangan dengan melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementan, guna memberikan pendampingan dan pengawalan serta penegakan hukum atas segala permasalahan yang dihadapi oleh para petani.

"Kita lakukan MoU dan beberapa diperbaiki disertai 11 perjanjian kerjasama dimana di dalamnya mengikuti pengamanan dan penegakan hukum terkait dengan kegiatan strategis dan barang milik negara, pendampingan pengamanan kegiatan fasilitas dan diikuti pengembangan holtikultura, penegakan hukum di bidang strategis holtikultura, pendampingan dan pengamanan  juga penegakan hukum penyaluran pupuk dan peredaran pestisida, pendampingan dan pengamanan pengendalian pemotongan hewan ternak dan pendampingan intelijen dalam pemotongan hewan ternak," papar Sigit.

Dengan begitu, Sigit memastikan bahwa, kedepannya Polri bakal terus meningkatkan dukungan dan pengawalan di sektor pertanian. Ia juga menyambut baik, ajakan dari Mentan terkait polisi menanam jagung.

"Penting dan wajib kita untuk mendorong petani, peternak untuk bisa terus meningkatkan kesejahteraannya dengan cara mengawal dan menjaga. Sehingga produk pertanian bisa unggul, nilai petani bisa kita jaga, petani bisa dapat nilai cukup bahkan lebih pada saat menjual hasil pertanian dan peternakan. Sehingga itu semua tentunya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Bagaimana kita mampu mewujudkan ketahanan pangan, swasembada pangan, kita mampu mencukupi kebutuhan pertanian dengan hasil pertanian kita dan sisanya bisa kita ekspor, ini cita-cita kita bersama dan kita ingin masa kejayaan pertanian kita kembali dan itu kita harapkan dan saya yakin bisa terjadi di era saat ini," tegas Sigit.

Di tengah Pandemi Covid-19, Sigit menyebut pertumbuhan perekonomian Indonesia sempat terdampak. Namun, kata Sigit, peran di sektor pertanian, telah memberikan pertumbuhan ekonomi sebesar 16,24 persen.

"Ini angka besar, tahun 2021 saat pertumbuhan nasional naik di angka 3,31 persen, sektor pertanian 12,92 persen ini adalah angka menggembirakan dan kita harapkan bisa dipertahankan. Kita harus optimis, kerja keras dan modernisasi di bidang pertanian. Sehingga pelan-pelan kebutuhan kita terhadap impor bisa kita kurangi, semua kebutuhan kita, bisa kita lengkapi dari hasil pertanian dan peternakan kita dan ke depan kita harapkan ekspor kita menguasai dunia," harap Sigit.

Sementara itu, Mentan Syahrul Yasin Limpo sangat mengapresiasi Kapolri Jenderal Sigit karena telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Menurutnya, selama ini, jajaran Polri telah ikut mendukung segala program Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

"Terima kasih pak Kapolri sudah datang dan mohon pengarahan serta sekaligus melepas. Ditempat ini Presiden melepas ekspor sama-sama saya sebelum dia menjadi Presiden. Persis ditempat ini gitu pak, saya masih Gubernur (Sulsel), beliau (Presiden) masih Gubernur DKI. Kami tandatangan MoU disini. Jadi seperti itu mudah-mudahan ini mengenergi seluruh Indonesia," kata Syahrul.

Lebih dalam, selain meminta seluruh Polres jajaran menanam jagung, Syahrul juga berharap, adanya peran Polri dalam rangka karantina bagi pangan yang masuk maupun ke luar Indonesia. Hal itu mencegah terbawanya hama yang dapat merusak sektor pertanian.

"Saya titip karantina saya pak Kapolri. Insya Allah bersama pak Kapolri sukses selalu. Kepolisian tidak hanya jaga keamanan sekaligus jaga makannya rakyat. Subhanallah," tutup Syahrul.

Share:

Polisi Naikkan Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Bahar bin Smith ke Penyidikan

Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana menegaskan pihaknya sudah meningkatkan kasus yang menjerat Bahar bin Smith menjadi penyidikan. Kasus yang menjerat Bahar bin Smith terkait dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Penyidik Polda Jawa Barat sudah meningkatkan proses hukum yang menjerat BS menjadi penyidikan," ujar Suntana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/12/2021).

Penyidik Polda Jawa Barat, kata Suntana, sudah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Bahar bin Smith di kediamannya di Bogor pada Selasa, 28 Desember kemarin.

"Penyerahan SPDP sudah dilakukan kepada terlapor," katanya.

Dalam kasus ini, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.


Share:

Beri Ruang Kebebasan Berekspresi, Polri Sambut Baik Acara 'Safari Bhayangkara Mural'

Jakarta - Tempo Media Grup menggandeng Mabes Polri untuk kembali menggelar acara lomba mural untuk memberikan ruang kebebasan berekspresi terhadap masyarakat. Kali ini, acara itu bertajuk 'Safari Bhayangkara Mural 2021'.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyambut baik terselenggaranya kerjasama kedua belah pihak tersebut dalam rangka memberikan wadah untuk menyampaikan kebebasan berpendapat.

"Polri tentunya menyambut baik kegiatan lomba mural untuk memberikan ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat dari masyarakat," kata Dedi kepada awak media, Jakarta, Rabu (29/12/2021).

Polri, kata Dedi, telah menyelenggarakan lomba mural Festival Piala Kapolri 2021 lalu. Hal itu, menurut Dedi, membuktikan bahwa, Korps Bhayangkara merupakan institusi yang tidak anti-kritik.

"Sejak awal, Pak Kapolri telah menyampaikan, Polri bukan lembaga yang anti-kritik. Bahkan, kritik harus dijadikan evaluasi untuk menuju organisasi yang jauh lebih baik dan semakin dicintai masyarakat," ujar Dedi.

Untuk diketahui, program ini merupakan kelanjutan dari Bhayangkara Mural Festival Piala Kapolri 2021 yang sudah terlaksana pada bulan Oktober lalu.

Kali ini, tujuannya guna mengapresiasi para juara harapan pemenang dalam kompetisi Bhayangkara Mural Festival Piala Kapolri 2021. Karena itu, Tempo Media Group bekerja sama dengan Mabes Polri mengadakan program lanjutan lomba mural secara langsung di ruang publik.

Safari Bhayangkara Mural 2021 sendiri rencananya akan diselenggarakan pada 29 dan 30 Desember 2021 di BSD X-treme Park.

Share:

Kapolri: Layani dan lindungi, serta perhatikan rasa keadilan masyarakat

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan kepada seluruh personel kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk tidak sekali-kali melupakan tugas pokoknya untuk selalu melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

Hal itu disampaikan Sigit saat memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) tujuh Kapolda di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/12/2021).

"Ingatkan, ingatkan, ingatkan, bahwa tugas kita adalah memberikan pelayanan, terhadap tugas pokok yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Hal ini sebenarnya adalah doktrin dan tugas kita dari dulu," kata Sigit dalam arahannya.

Mantan Kapolda Banten tersebut menjelaskan, tugas dasar sebagai aparat penegak hukum itu harus selalu ditanamkan setiap hari. Mengingat, kata Sigit, belakangan ini masih muncul tagar di media sosial (medsos) akan persepsi publik terhadap Polri.

Menurut Sigit, kemunculan Hastag tersebut harus disikapi dengan langkah-langkah yang konkret untuk melakukan perbaikan di institusi Korps Bhayangkara. Sehingga pelanggaran tidak kembali terjadi.

"Tanamkan itu setiap hari. Berikan contoh, turun ke lapangan, cek apakah semua berjalan dengan baik. Kalau ada kekurangan lakukan koreksi," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Polri dewasa ini, ditegaskan Sigit, bukanlah institusi yang anti-kritik. Melainkan, menjadi masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk menuju Polri yang semakin baik dan dicintai oleh masyarakat.

"Ada kritik dari masyarakat kita terima sebagai bagian dari evaluasi kita untuk membawa institusi menjadi jauh lebih baik. Pertahankan Polri tidak anti-kritik, tapi kita akan terus berbenah menjadi organisasi yang modern dan organisasi yang selalu berubah menjadi organisasi yang lebih baik," ucap Sigit.

Menurut Sigit, perbaikan harus terus dilakukan kedepannya. Hal itu untuk mempertahankan tren positif dari beberapa lembaga survei yang merilis soal tingkat kepercayaan dan kinerja Polri yang mengalami peningkatan jauh lebih baik.

Ia meminta seluruh personel polri tak terlena dengan hasil survei yang sudah baik. Menurutnya, hal itu harus dijadikan motivasi untuk terus mempertahankan yang baik dan memperbaiki segala bentuk kekurangan yang ada.

Terkait hal itu, Sigit memastikan, bakal memberikan reward kepada anggota kepolisian yang memang bekerja keras, berprestasi dan bersungguh-sungguh dalam menjalani tugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Sebaliknya, Sigit tak akan segan memberikan sanksi tegas kepada aparat yang melakukan pelanggaran atau bekerja tak sesuai dengan aturan.

"Beberapa hasil survei yang menempatkan Polri di urutan yang baik, Alhamdulilah dengan situasi yang ada, kita masih berada di posisi tersebut. Dan saya harapkan menjadi motivasi agar kedepan melakukan perbaikan dan terus ditingkatkan. Ini bagian dari tugas rekan-rekan, menjaga wibawa hukum dan institusi Polri," tutur Sigit.

Oleh karena itu, Sigit menegaskan untuk memberikan pelayanan yang prima dan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan peran dari Polri dalam mencari keadilan. Ia menginstruksikan, untuk tidak pandang bulu dalam melakukan proses penegakan hukum di Indonesia.

"Jaga wibawa institusi, tegakkan hukum dan berikan rasa keadilan dan perhatikan masyarakat kecil yang selama ini merindukan rasa keadilan. Kita cepat respons terhadap hal-hal seperti itu. Pastikan mereka mendapatkan pelayanan yang sama dan tak membeda-bedakan rakyat kecil. Hal-hal yang sensitif, hal-hal yang menjadi perhatian tolong dilaksanakan dengan cepat," tegas Sigit.

Disisi lain, Sigit mengingatkan kepada seluruh Kapolda untuk tetap melakukan pengendalian Pandemi Covid-19. Apalagi, saat ini akan memasuki masa liburan Tahun Baru 2022.

Kesiapan itu, kata Sigit, sebagai bentuk untuk mengantisipasi penyebaran dari varian baru Covid-19, Omicron, yang sudah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masuk ke Indonesia. Oleh karenanya, Sigit menginstruksikan kepada seluruh Kapolda yang masih rendah capaian vaksinasi di wilayahnya untuk segera berpacu guna mewujudkan target vaksinasi 70 persen sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Oleh karena itu langkah yang harus dilakukan adalah mengejar ketertinggalan dan akselerasi vaksinasi di masing-masing wilayah. Ada 13 provinsi yang saya pantau. 5 provinsi kemungkinan akan mencapai 70 persen. Masih ada 8 lagi saya harapkan bisa mengejar ketertinggalannya. Silahkan rekan-rekan melihat kondisi wilayah masing-masing. Bagi yang masih tertinggal lakukan langkah dan strategi yang pas sehingga akselerasi vaksinasi bisa dilaksanakan. Karena itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah lonjakan berikutnya," papar Sigit.

Dengan vaksinasi, menurut Sigit, hal itu akan meningkatkan imunitas dan menurunkan fatalitas bagi masyarakat yang terpapar virus corona. Tak hanya itu, akselerasi vaksinasi juga sebagai persiapan untuk menghadapi perhelatan event nasional dan internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia.

"Tolong untuk Kapolda yang wilayahnya menjadi tempat melaksanakan event tersebut siapkan dengan baik mulai dari sekarang. Sehingga pada saatnya kita betul-betul menjaga dan mengawal pelaksanaan G20 presidensi. Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah dan ini harus kita kawal sehingga semuanya berjalan sukses. Jaga jangan sampai terjadi konflik, letupan yang bisa menganggu proses presidensi. Tolong dilakukan mapping terhadap potensi yang ada dan Kesiapan kita kalau belum optimal," ujar Sigit.

Untuk mencegah varian baru Omicron, Sigit berharap seluruh Kapolda untuk betul-betul melakukan pengawasan terhadap jalur pintu masuk ke Indonesia, seperti, Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Penegakan protokol kesehatan (prokes) terhadap Pelaku Perjalanan Internasional (PPI) harus diperkuat. Terutama, masa wajib karantina.

Sigit juga meminta kepada Kapolda jajaran untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana alam. Personel Polri harus hadir dan bertindak cepat membantu masyarakat lantaran itu representasi kehadiran negara.

Tak lupa, Sigit kembali mengingatkan pesan Presiden Jokowi untuk kepolisian melakukan pengawalan iklim investasi di Indonesia. Karena, hal itu dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di tengah Pandemi Covid-19.

"Hindarkan polisi menjadi penghambat investasi. Saya ingatkan, kawal dan pastikan aman hingga betul-betul merasakan apa yang menjadi harapan Pemerintah. Masalah perizinan berikan pendampingan sehingga semuanya bisa dilengkapi dan UMKM yang ada bisa tumbuh. Kawal penggunaan APBN baik di daerah, di sektor strategis, sehingga penggunaannya tepat sasaran dan tak terjadi kebocoran," kata Sigit.

Terakhir, Sigit menegaskan untuk aparat kepolisian tetap menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia di saat menghadapi situasi politik yang berkembang di tahun 2022 mendatang. Pesta demokrasi yang akan berlangsung di Indonesia harus berjalan aman dan damai serta tidak terjadinya pecah belah sesama anak bangsa.

"Demokrasi Pilkada bagian dari proses demokrasi yang harus dilaksanakan, sehingga menjadi pendidikan politik yang sehat. Bukan menyebabkan kondisi bangsa kita terpecah belah. Ini bicarakan dengan tokoh adat, agama, atau tokoh masyarakat lain untuk membuat komitmen bahwa demokrasi boleh jalan, situasi dan pilihan berbeda tapi masalah persatuan dan kesatuan tetap dijaga," tutup Sigit.

Share:

Akabri 2001 Bangun Tempat Ibadah, Kapolri: Komitmen Sinergitas TNI-Polri Jaga Keberagaman

Bogor - Kapolri Jenderal Listyo  Sigit Prabowo menghadiri acara puncak 20 tahun bakti untuk negeri alumni Akabri 2001 atau Dwipa Arya yang menggelar kegiatan vaksinasi massal, pemberian bantuan sosial, pembangunan dan renovasi 11 tempat ibadah di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/12).

Sigit pun mengapresiasi sinergitas TNI-Polri yang bersatu padu membangun dan merenovasi 11 tempat ibadah. Menurutnya, hal itu membuktikan komitmen dua lembaga tersebut dalam hal menjaga keberagaman dan kebebasan beragama masyarakat Indonesia.

"Ini menjadi salah satu hal yang perlu kita contoh. Bahwa tentunya TNI-Polri selalu berkomitmen menjaga keberagaman di Indonesia," kata Sigit  

Pembangunan dan renovasi tempat ibadah itu dilakukan pada tujuh Masjid, satu Musala, satu Pura, satu Gereja dan satu pondok pesantren. Sigit menambahkan, hal itu juga wujud dari TNI-Polri yang berdiri di atas semua golongan.

"Jadi ini bentuk TNI-Polri berdiri untuk melindungi dan di atas semua golongan yang memang harus dijaga dan diamankan," ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Menjaga kebebasan beragama, kata Sigit, merupakan amanat idiologi Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagaimana Pasal 28 dan Pasal 29. Terjaminnya kebebasan beragama juga merupakan bagian dari pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

"Dan ini tentunya wajib bagi kita khususnya TNI-Polri untuk melindungi kebebasan memeluk agama dan ibadah menurut keyakinannya," ucap Sigit.

Sigit mengaku mendapatkan laporan adanya gangguan terhadap masyarakat yang hendak melangsungkan kegiatan ibadah di salah satu wilayah. Ia meminta, agar hal serupa tidak kembali terjadi.

Pemerintah, kata Sigit, bersama TNI dan Polri harus hadir untuk memberikan solusi jika terjadi suatu gangguan. Selain itu, harus menjamin seluruh umat beragama di Indonesia bisa diberikan kesempatan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.

"Saya ingatkan, Agama apapun yang diakui, wajib kita lindungi. Maka pada saat mereka melaksanakan ibadah, kita TNI-Polri dan Pemerintah wajib memberikan perlindungan. Karena itu bagian dari amanah konstitusi," tutur Sigit.

Dalam kesempatan ini, Sigit juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya bahwa, salah satu kekuatan Bangsa Indonesia adalah mampu melindungi, mempertahankan dan menjamin keberagaman yang ada. Hal itu juga bisa menjadi modal untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang.

"Manakala kita mampu menjaga persatuan dan kesatuan, pertumbuhan ekonomi, SDM unggul, semua bisa berjalan apabila stabilitas keamanan persatuan kesatuan bisa kita pertahankan," jelas Sigit.

Karenanya, Sigit menekankan, kesatuan dan persatuan harus betul-betul dijaga dan dipertahankan karena merupakan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Sigit menegaskan, jajaran TNI-Polri jangan mudah terpecah belah dalam melindungi kebebasan umat beragama.

"Karena memang negara kita terdiri dari berbagai macam suku, agama bahasa dan etnis. Dan tentunya itu satu kekuatan yang harus kita pertahankan," kata Sigit.

Persatuan dan kesatuan, kata Sigit, sudah dapat dibuktikan dari penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19. Saat ini, laju pertumbuhan virus corona sudah jauh lebih baik. Semua itu, kata Sigit, berkat sinergitas dan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Di masa sulit Pandemi Covid-19 dewasa ini, menurut Sigit, seluruh beban yang berat akan terasa ringan jika Pemerintah, TNI, Polri dan elemen masyarakat bergandengan tangan dan bersatu padu.

"Dan ini terlihat dimasa sulit kita pada saat kita menghadapi Pandemi Covid-19, seluruh elemen masyarakat bersatu. TNI-Polri, Pemda, Pemerintah Pusat, masyarakat, relawan bersatu padu untuk bergerak bersama menghadapi Covid-19. Alhamdulillah, bulan Juli lalu kita hadapi angka Covid-19, yang sangat tinggi. Terjadi situasi gelombang kedua yang akibatnya banyak warga dan keluarga kita masuk rumah sakit. Namun hari ini angka bisa kita kendalikan. Positivity Rate-nya di bawah 1," tutup Sigit.

Share:

Tinjau Bakti Negeri Akabri 2001, Kapolri Tekankan Vaksinasi Hingga Waspadai Pintu Masuk Negara

Bogor - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh wilayah yang belum mencapai target vaksinasi sebesar 70 persen sebagaimana target Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk terus melakukan akselerasi. Mengingat, saat ini varian baru Covid-19, Omicron telah masuk di Indonesia, sesuai data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Pernyataan itu disampaikan Sigit saat menghadiri acara puncak 20 tahun bakti untuk negeri Akabri 2001 'Dwipa Arya' yang menggelar vaksinasi massal, pemberian bantuan sosial, pembangunan dan renovasi tempat ibadah di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/12).

"Bagi wilayah-wilayah yang saat ini pencapaian vaksinnya belum maksimal. Laksanakan akselerasi," kata Sigit usai meninjau acara puncak tersebut.

Demi mengantisipasi penyebaran Omicron yang sangat cepat, Mantan Kapolda Banten itu menekankan, percepatan vaksinasi harus segera dilakukan khususnya kepada masyarakat lanjut usia (lansia) dan para remaja.  

"Akselerasi vaksinasi harus terus kita tingkatkan. Karena saat ini kita tahu bahwa varian baru Omicron, sebagaimana tadi disampaikan telah ada 48 orang terpapar. Satu sedang dilaksanakan tracing dan testing karena yang bersangkutan lolos dari karantina. Ini menjadi perhatian kita semua," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Akselerasi vaksinasi yang harus terus dilakukan, kata Sigit, hal itu juga sebagai bentuk kesiapan  dan antisipasi menyambut Tahun Baru 2022, yang mana berpotensi terjadinya peningkatan mobilitas dan kerumunan masyarakat.

Terkait hal itu, Sigit mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari ataupun tidak berkerumun. Karena, dikhawatirkan terjadi lonjakan covid-19 seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.

"Saat ini kita mendekati akhir tahun. Akan ada potensi mobilitas masyarakat dan potensi kerumunan di akhir tahun yang biasa dilakukan. Dalam kesempatan ini sebaiknya dihindari dan laksanakan apa yang menjadi ketentuan di dalam surat edaran Inmendagri. Jadi ikuti. Hindari kerumunan karena kita tidak ingin terjadi transmisi penularan pada saat terjadi kerumunan tersebut," ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit menjelaskan, bagi masyarakat yang sudah mendapatkan suntikan vaksin, hal itu akan menambah imunitas dan mengurangi fatalitas dari penyebaran virus Covid-19, termasuk dalam hal ini Omicron.

Karenanya, Sigit sangat memberikan perhatian lebih bagi masyarakat yang belum menerima vaksinasi. Ia mengajak, seluruh warga agar datang ke gerai-gerai vaksinasi yang telah disediakan oleh TNI-Polri dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

"Dengan vaksin yang ada dalam tubuh, maka efek atau fatalitas bisa diatasi. Namun yang belum vaksin tolong harus waspada dan segera laksanakan vaksinasi.
Kita sudah membuka gerai di seluruh wilayah Pemda, TNI, Polri buka gerai. Yang belum vaksin silahkan untuk segera vaksin supaya kita siap hadapi varian baru Omicron," tutur Sigit.

Selain vaksinasi, Sigit juga meminta kepada wilayah yang memiliki akses pintu masuk negara, seperti Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk betul-betul dengan maksimal melaksanakan penegakan protokol kesehatan (prokes), khususnya terhadap Pelaku Perjalanan Internasional (PPI).

Sigit menginstruksikan kepada personel TNI, Polri dan aparat terkait lainnya, untuk melakukan pengawasan ketat terkait dengan masa karantina wajib.

"Dalam kesempatan ini saya pesan, kepada wilayah yang memiliki pintu masuk, Bandara Internasional, PLBN, kemudian wilayah Pelabuhan, yang jadi pintu masuk bagi warga kita yang datang dari luar negeri tolong pelaksanaan pemeriksaan terkait protokol kesehatannya betul-betul dimaksimalkan. Ketentuan karantina 10-14 hari harus betul-betul dilaksanakan. Jangan ada yang lolos, jangan ada yang tiga hari kemudian sudah keluar," papar Sigit.

Penegakan protokol kesehatan dengan kuat khususnya kepada PPI, kata Sigit, sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga masyarakat lainnya dari potensi penularan varian baru Covid-19, Omicron. Karena dalam masa Pandemi saat ini, menurut Sigit, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto.

"Jadi tentunya harapan kita bersama bagaimana penguatan kembali protokol kesehatan, mulai dari penggunaan masker, yang belum vaksin segera vaksin, akselerasi vaksin ditingkatkan, dan terhadap yang melaksanakan karantina betul-betul diawasi. Yang melanggar saya minta untuk diberikan sanksi. Itu untuk jaga kita. Kita tegakkan Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus kita jaga," kata Sigit.

Tak lupa dalam kesempatan ini, Sigit mengapresiasi sinergitas dari Akabri 2001 yang telah melakukan akselerasi vaksinasi, menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 serta melakukan pembangunan terhadap tempat ibadah.

"Saya memberikan apresiasi pada Akabri tahun 2001. Yang hari ini laksanakan kegiatan puncak dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama 16 hari dimana kegiatannya membantu melakukan akselerasi vaksinasi. Sehingga dari data yang ada sudah tercapai 3 juta lebih. Dan hari ini targetnya kurang lebih 90  ribu vaksinasi. Dan ini tentunya menjadi bagian kontribusi dari Angkatan Akabri 2001 melengkapi kontribusi dari rekan-rekan yang lainnya yang selama ini juga telah laksanakan rangkaian kegiatan akselerasi percepatan vaksinasi," ujar Sigit.

Sigit yang didampingi oleh Kasum TNI Letjen Eko Margiyono juga menyempatkan untuk menyapa secara virtual wilayah yang menggelar kegiatan tersebut. Diantaranya adalah, Polda Kalbar, Polda Maluku Utara, dan Polda Jawa Timur.

Share:

Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Polri Lebih Tinggi dari 8 Lembaga Lainnya

Istimewa
JAKARTA - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo lebih tinggi dari delapan lembaga tinggi negara lainnya.

Hal itu berdasarkan survei kolaborasi Politica Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI). Survei dilakukan pada 12 November sampai 4 Desember 2021. Dalam survei tersebut, institusi TNI  menempati posisi pertama dengan angka 75,4%. Polri berada di urutan kedua dengan tingkat kepercayaan mencapai 67,8%. Diurutan ketiga KPK 60,4%.

Selanjutnya di posisi keempat ada Mahkamah Agung (MA) dengan tingkat kepercayaan atau kepuasan publik mencapai 51,9%. Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) 51 ,9%, Kejaksaan Agung 50,4%, DPD 47,7% dan MPR 47,4%.

Pada survei itu, DPR berada di posisi paling terakhir dengan tingkat kepuasan atau kepercayaan publik paling rendah. Tingkat kepuasan publik pada DPR hanya sebesar 44,1%.

"TNI memang selalu diberi kepercayaan paling tinggi oleh masyarakat. Namun, di sini yang berbeda adalah Polri yang bisa mendahului peringkatnya dibanding KPK," kata Direkrut Eksekutif PRC Rio Prayogo, Senin (27/12/2021).

Survei ini melibatkan 1.600 responden usia minimal 17 tahun yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling.

Charta Politika Indonesia sebelumnya merilis survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara. Hasilnya, kepercayaan kepada presiden paling tinggi, diikuti TNI dan Polri.

Survei ini dilakukan selama 29 November-6 Desember 2021. Total responden sebanyak 1.200 usia 17 tahun ke atas atau memenuhi syarat pemilihan. Survei ini dilakukan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar +-2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan kepercayaan tertinggi adalah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nomor dua diikuti TNI.

"Nomor satu paling tinggi itu di Presiden, jadi kalau mau dijumlahkan 77,8%. Sekitar 74,6% tingkat kepercayaan yang kedua, ini selalu adu balap salip-menyalip antara Presiden dan TNI pascareformasi, TNI di tingkat kedua 76,3%," kata Yunarto dalam rilis survei secara virtual, Senin (20/12-2021).

Posisi ketiga adalah institusi Polri. Yunarto menyebut pada posisi keempat adalah kepercayaan terhadap KPK.

"Ketiga ada Polri dengan angka 66,8%. Dan kemudian diikuti, agak bersaing dengan KPK, tapi ini pola yang saya pikir cukup menarik," katanya.
 

Share:

Kakorlantas, Asops, dan Kadiv Humas Polri Pastikan Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Publik Surabaya Berjalan dengan Baik

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Asisten Operasional (Asops) Polri, dan Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, di dampingi Kapolda Jawa Timur melakukan pengecekan di sejumlah tempat publik di Jawa Timur, pada Sabtu (25/12/2021), guna memastikan sistem telah berjalan dengan baik.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi, Asops Polri Irjen Pol Imam Sugianto, dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta bersama Pejabat Utama Polda Jatim, melakukan pengecekan di tempat publik, terkait dengan penerapan protokol kesehatan dan posko kesehatan.

Tempat pertama yang dilakukan pengecekan adalah Tunjungan Plaza (TP) Surabaya, untuk memastikan kesiapan tempat cuci tangan, Barcode Peduli Lindungi, termogan telah terpasang, penggunaan masker bagi para pengunjung, Penerapan 50% kapasitas maksimal restoran maupun outlet perbelanjaan. Kapasitas pengunjung di Mall Tunjungan Plaza adalah 80.000 orang.

Rombongan pejabat kepolisian ini juga memastikan perayaan Natal di Mall TP ini berlangsung dengan tertib dan menerapkan protokol kesehatan.

Tak hanya itu, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, rombongan pejabat kepolisian ini juga menyapa warga dan anak-anak yang sedang bermain di Mall TP, sekaligus foto bersama dengan pengunjung Mall TP.

Usai melakukan kunjungan di Mall TP, rombongan lanjut melakukan pengecekan di Pelabuhan Gapura Nusantara Tanjung Perak Surabaya, yang diawali dengan paparan otoritas pelabuhan Tanjung Perak, terkait kanaikan aktifitas pelayaran sebesar 48% dibandingkan tahun 2020, melalui pelabuhan tanjung perak.

Selain itu, juga melakukan pengecekan gerai vaksinasi presisi yang disediakan untuk penumpang pelabuhan yang belum melaksanakan vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi menyampaikan kedatangannya ini diantaranya adalah untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, untuk mengantisipasi penyebaran virus, baik varian lama maupun varian baru.

"Saya dengan Pak Kapolda dengan rombongan ada Pak Asops dan Pak Kadiv Humas ingin memastikan pelayanan kesehatan berupa vaksinasi di tempat pemberangkatan dan sekaligus tempat wisata," ucapnya.

"Tadi kebetulan kita coba kunjungi salah satu tempat favorit orang kalau ke Surabaya. Kita ingin lihat sebagaimana kesiapan mereka apakah euforia ini kendor. Karena sekali lagi harapan kita besar bahwa masyarakat ikut berpartisipasi aktif baik untuk vaksinasi maupun kelancaran arus lalu lintas itu sendiri," harapnya.

Kakorlantas juga menyampaikan kesiapan petugas di Posko dan masyarakat, mereka kooperatif dan berharap komunikasi ini bisa terjalin sehingga Indonesia bisa mencapai tingkat pencapaian vaksinasi yang cukup untuk bisa menjaga dari kemungkinan penyebaran virus Covid-19 baik varian lama maupun baru.

"Nah kita bisa lihat di sini kesiapan teman-teman di posko petugas-petugas dan masyarakat alhamdulillah tadi ada salah satu kita ambil juga mereka kooperatif, moga-moga komunikasi ini bisa terjalin sehingga Indonesia bisa mencapai tingkat pencapaian vaksinasi yang cukup untuk bisa kita menjaga dari kemungkinan ada tersebarnya virus-virus maupun baik varian baru maupun varian lama kira-kira seperti itu," tandasnya.

"Pesan Pak Kapolri untuk kita semua bersama-sama menghadapi ini dengan sabar, presiden juga ingin semua berjalan dengan seimbang, antara ekonomi yang sedang kita coba terus bangun berapa tahun belakang ini kita prihatin, ada satu sisi masyarakat juga  butuhkan adanya kegiatan-kegiatan sosial, perdagangan, kita coba seimbangkan. Kelancaran kita utamakan. Tapi sekali lagi kesehatan tentunya yang utama," pungkasnya Irjen Pol Firman Santyabudi.

Share:

Kakorlantas : Pengamanan Nataru Adalah Momentum Polri, Asops dan Kakorlantas Polri Apresiasi Inovasi Jateng Dalam Penanganan Nataru

BREBES - Dalam rangka memastikan kelancaran arus lalu lintas dan pengamanan selama Nataru,Asisten operasi Kapolri, Irjen Pol Imam Sugianto dan Kakorlantas Polri, Irjen Pol Firman Santyabudi mengadakan asistensi di pos pelayanan gate toll Pejagan Brebes, Sabtu (25/12) pagi.

Disambut Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi dan para pejabat utama, Asops dan Kakorlantas memberikan arahan terkait pengamanan Nataru pada para Kapolres eks Wil pekalongan dan sejumlah perwira Polda Jateng.

Asops, Irjen Imam Sugianto memberikan apresiasi atas inovasi pengamanan dan pelayanan yang dilaksanakan Polda Jateng jajarannya dalam rangka operasi lilin candi 2021. Asops juga mengapresiasi capaian vaksinasi Jateng yang melampaui target nasional dengan total 76,9 persen.

Sementara Kakorlantas dalam arahannya menegaskan bahwa momen pengamanan Nataru adalah momentum bagi Polri.

"Momen pengamanan Nataru adalah momentum Polri untuk menunjukkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Untuk itu anggota harus siap dan jangan ada yang melanggar," ungkap Kakorlantas.

Menurutnya, penanganan mobilitas masyarakat selama Nataru memerlukan koordinasi semua pihak antara pengelola jalan tol hingga pemerintah daerah setempat.

"Daerah Jateng merupakan area tumpuan bagi masyarakat yang bergerak dari Jakarta ke Jawa Timur dan sebaliknya. Mereka berkumpul di Jateng untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan," ungkap Irjen Firman.

Lebih dari itu, Kakorlantas meminta jajaran waspada, mengingat berkumpulnya masyarakat ini mengundang potensi penyebaran covid di rest area.

"Maka itu pos pelayanan di tol tidak hanya memberikan pengamanan dan pelayanan pada masyarakat saja, termasuk penegakan prokes. Tapi juga dilengkapi dengan gerai vaksinasi," tambahnya.

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi menegaskan,  Polda Jateng menerapkan pengamanan secara terintegrasi di masing-masing pos pelayanan. Adapun pusat pengendalian pengamanan berada di Pos GT Pejagan Brebes dan Pos Kalikangkung, Semarang.

"Anggota juga wajib siaga terkait pengamanan Nataru, baik dalam pengamanan arus lalu lintas maupun mencegah potensi gangguan kriminalitas. Intinya Polda Jateng optimal untuk memberikan jaminan bagi masyarakat selama Nataru," tegas Kapolda.

Share:

Tinjau Bandara Soetta H-1 Natal, Kapolri Minta Pengawasan Ketat Masa Karantina PPI

Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kasum TNI Letjen Eko Margiyono, meninjau langsung proses penegakan protokol kesehatan (prokes) terhadap Pelaku Perjalanan Internasional (PPI) yang masuk melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Jumat (24/12/2021).

Dalam tinjauannya di H-1 perayaan Natal, Sigit menyatakan ada 14 tahapan yang akan dilewati oleh para pelaku perjalanan internasional ketika masuk ke Negara Indonesia melalui Bandara Soetta. Proses itu dimulai dari pemeriksaan hingga melakukan masa karantina wajib selama 10 hari. 

"Baru saja kami melaksanakan pengecekan secara langsung untuk mengetahui proses pemeriksaan terkait dengan kedatangan saudara-saudara kita pelaku perjalanan internasional. Secara umum kita lihat ada 14 tahapan yang harus dilalui. Mulai saat masuk kemudian dilaksanakan pemeriksaan awal sampai dengan tahap terakhir diarahkan menuju hotel atau wisma untuk melaksanakan karantina," kata Sigit usai mengecek langsung di Bandara Soetta. 

Mantan Kapolda Banten ini menekankan, kepada seluruh petugas atau pihak terkait, untuk benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang menjadi pelaku perjalanan internasional harus diwajibkan menjalani karantina selama 10 hari. Demi memastikan PPI tak meninggalkan tempat karantina, Menurut Sigit, selain pengawasan secara manual, harus ada pemanfaatan aplikasi teknologi informasi terkait dengan hal tersebut.  

"Kemudian memastikan selama 10 hari masa karantina. Maka masyarakat atau pelaku perjalanan harus betul-betul berada di tempat. Oleh karena itu penggunaan aplikasi dan teknologi informasi ditambah pengecekan manual akan diberlakukan. Sehingga kita yakin masyarakat atau pelaku perjalanan internasional tetap berada di tempat," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Sigit menegaskan, penegakan secara kuat soal proses karantina terhadap PPI sangat penting, lantaran sebagai upaya atau antisipasi mencegah laju pertumbuhan Covid-19 serta masuknya varian baru Covid-19, yakni Omicron di Indonesia. Hal ini juga mencegah terjadinya lonjakan kasus aktif virus corona di dalam negeri pasca-perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

"Ini penting. Karena saat ini sedang berkembang varian baru Omicron dan dari info Kemenkes sudah ada delapan kasus yang rata-rata datang dari luar negeri. Dari kondisi ini kita pertahankan agar tertangani dengan baik di masa karantina," ucap Sigit.

Oleh karena itu, Sigit meminta kepada personel TNI-Polri, Satgas Covid-19, petugas bandara dan pihak lainnya yang terlibat, untuk bekerja secara maksimal dan profesional dalam melakukan pemantauan dan pengawasan proses karantina terhadap PPI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Sigit memastikan, siapapun pihak yang melakukan pelanggaran terkait dengan aturan masa karantina ini, akan diberikan sanksi tegas. Menurut Sigit, semua hal itu dilakukan demi kepentingan keselamatan masyarakat Indonesia dari virus Covid-19. 

"Terhadap pelanggaran yang ada silahkan diproses. Sehingga kita yakin seluruh proses berjalan tanpa ada yang dilanggar. Karena ini untuk kepentingan kesehatan yang lain. Varian baru Omicron berkembang dengan kecepatan lima kali dan bisa bertransmisi pada orang yang pernah divaksin. Ini tentunya menjadi langkah-langkah yang harus kita lakukan dengan baik. Ini membuat masyarakat tak nyaman tapi harus kita lakukan karena keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi," papar Sigit.

Dalam kesempatan itu, Sigit beserta rombongan juga menyempatkan memantau penegakan prokes di bandara dan pelabuhan lainnya secara virtual. Selain Bandara Soetta, adapula Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Nunukan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, dam PLBN Entikong. 

Dalam pengarahannya, Sigit meminta kepada pihak bandara maupun pelabuhan untuk menyiapkan strategi dan solusi untuk menghindari terjadinya kontak erat antar sesama pelaku perjalanan internasional ketika melewati proses sebelum memasuki karantina.

"Ini mohon dicarikan solusi utama, terkait dengan masalah waktu tadi sudah bagus ada kemajuan. Namun disisi lain memisahkan antara risiko agar tak terjadi kontak erat. Tolong dipikirkan. Ada beberapa masukan langsung dibawa ke wisma. Di wisma sambil menunggu ada ruang khusus kemudian dipisahkan terkonfirmasi atau tidak," tutur Sigit.

Sigit berharap, dalam hal tersebut harus ada tahapan evaluasi yang rutin dilakukan. Sehingga, tidak ada kontak erat antar masyarakat yang setelah dilakukan pengecekan ternyata ada yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19. 

"Ada kecenderungan untuk kontak erat dengan yang lain. Termasuk keluhan adanya antrean yang agak panjang dan kemudian waktunya agak lama yang memang harus dipikirkan. Bisa dipersingkat namun penegakan aturan terkait dengan SOP prokes tetap terlaksana dengan optimal," tutup Sigit.


Share:

Pastikan Tak Ada Lonjakan Covid 19 Pasca-Nataru, Kapolri Terjun Langsung Cek Prokes di Tempat Wisata

Jawa Barat - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terjun langsung mengecek penegakan protokol kesehatan (prokes) pada lokasi wisata. Salah satunya adalah di Taman Safari Indonesia, Bogor, Jawa Barat.

Usai meninjau akselerasi percepatan vaksinasi se-Indonesia, Sigit menyempatkan diri untuk menuju pintu gerbang utama kebun binatang tersebut guna memastikan penerapan prokes telah berjalan dengan ketat untuk masyarakat yang berkunjung.

Salah satu yang menjadi perhatian Sigit adalah penggunaan PeduliLindungi di pintu masuk tempat wisata. Ia turut mengakses langsung aplikasi tersebut guna memastikan bahwa proses screening bagi masyarakat tersedia dan berjalan sebagaimana mestinya.

"Maaf bu ya, maaf ganggu. Gakpapa ya. Di scan disini ya Barcode aplikasi PeduliLindungi-nya," kata Sigit saat mengecek gerbang utama Taman Safari Indonesia seraya meminta maaf kepada masyarakat yang hendak berwisata, Kamis (23/12/2021).

Pengecekan langsung ini sebagai upaya untuk memastikan periode libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) berjalan dengan aman serta menerapkan prokes yang ketat. Dengan harapan, tidak terjadinya lonjakan laju pertumbuhan Covid-19 pasca-Nataru.

Sigit tak sendiri. Ia mengecek bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kasum TNI Letjen Eko Margiyono.

Sigit juga mendengar proses penerapan prokes yang diterapkan oleh pihak pengelola dari Taman Safari Indonesia. Dalam hal ini, pengunjung akan dilakukan pengecekan suhu, mengakses aplikasi PeduliLindungi, kendaraan pengunjung pun akan disemprot cairan disinfektan sebelum memasuki tempat wisata itu.

Setelah pengecekan di tempat wisata, mantan Kapolda Banten itu bersama rombongan Menteri juga meninjau persiapan Operasi Lilin pada pos pengamanan dan pos pelayanan di posko simpang Gadog, Jawa Barat.

Posko simpang Gadog diketahui memiliki tugas penting dalam menghadapi libur Nataru. Pasalnya, jalur tersebut merupakan akses untuk masyarakat menuju kawasan Puncak yang dikenal sebagai salah satu lokasi wisata favorit warga dalam menghabiskan waktu liburnya.

Dalam pengarahannya di posko simpang Gadog, eks Kabareskrim Polri itu meminta kepada jajarannya dan pihak terkait untuk memastikan melakukan antisipasi kemacetan dan penegakan prokes terhadap masyarakat.

"Karena memang saat ini tugasnya ada dua, bagaimana mengantisipasi kemacetan supaya mobilitas masyarakat bisa berjalan. Tapi penegakan prokes juga menjadi prioritas. Oleh karena itu Pak Kapolda (Jawa Barat) tolong pastikan seluruh anggota bawa maskernya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga siapkan ada masker yang bisa dibagikan ke masyarakat," ujar Sigit.

Sigit juga meminta untuk memastikan tidak ada kerumunan masyarakat di saat libur Nataru. Selain itu, Sigit mengingatkan untuk personel TNI-Polri menyiapkan segala kebutuhan untuk menghadapi potensi bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

"Kedua, soal bencana alam ini tolong dilengkapi. Manakala tiba-tiba ada masalah bencana seperti, banjir, longsor, dan pohon tumbang kelengkapan untuk langkah-langkah cepat penanganan bencana tolong dicek dan pastikan siap digunakan," ucap Sigit.

Share:

Gelar Vaksinasi se-Indonesia, Kapolri Minta Wilayah Berpacu Kejar Target 70 Persen

Jawa Barat - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kasum TNI Letjen Eko Margiyono, memantau kegiatan akselerasi percepatan vaksinasi yang diadakan di seluruh Provinsi di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, mereka meninjau secara langsung kegiatan vaksinasi yang diadakan di Taman Safari Indonesia, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin ditargetkan dalam kegiatan percepatan vaksinasi ini.

"Terima kasih karena hari ini rekan-rekan semua telah melaksanakan kegiatan vaksinasi serentak. Tadi dilaporkan kurang lebih 5 ribu titik dengan target minimal hari ini 1,2 juta. Apabila ada wilayah kemudian target bisa melebihi, saya berikan apresiasi. Saya akan ikuti sampai sore nanti," kata Sigit saat menyapa secara virtual kegiatan vaksinasi se-Indonesia bersama dengan para Menteri, Kamis (23/12).

Dalam arahannya, mantan Kapolda Banten ini meminta kepada wilayah yang belum mencapai target vaksinasi 70 persen untuk berpacu dalam mengejar target tersebut dengan melakukan berbagai macam strategi percepatan.

Disisi lain, Sigit mengapresiasi bahwa ada beberapa wilayah di Indonesia yang capaian vaksinasi pertamanya sudah mencapai angka 100 persen. Seperti, DKI Jakarta, Kepri, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.

"Alhamdulillah vaksin kedua kita rata-rata nasional sudah masuk diangka 40 persen. Walaupun ini bagian dari rata-rata beberapa wilayah yang tentunya masih juga ada yang kurang. Demikian harapan kita bagaimana kemudian wilayah yang masih di bawah 70 persen tolong betul-betul di pacu," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Sigit menyadari, setiap wilayah memiliki tantangan dan kesulitan yang berbeda-beda. Namun, kata Sigit, hal itu bisa diantisipasi dengan modifikasi strategi yang disesuaikan dengan kewilayahan masing-masing.

Menurutnya, akselerasi vaksinasi demi mewujudkan kekebalan komunal sebagaimana target Presiden Joko Widodo (Jokowi), sangat penting terkait pengendalian Pandemi Covid-19. Hal itu juga sebagai upaya antisipasi adanya varian baru Covid-19 yakni, Omicron.

"Jadi tolong yang masih belum, rekan-rekan bisa menanyakan atau kemudian melakukan modifikasi terkait dengan strategi. Karena saya tahu, masing-masing wilayah memiliki kesulitan yang berbeda. Ini perlu dilakukan karena varian baru Omicron, Kepala BNPB sudab sampaikan sudah terdeteksi delapan," ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit menekankan, akselerasi vaksinasi juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pasca-libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Karenanya, dalam periode Nataru, Sigit menyampaikan, telah menggelar Operasi Lilin, yang didalamnya disiapkan pos pengamanan dan pos pelayanan.

"Kita membuat di pos pengamanan dan pos pelayanan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung strategi vaksinasi. Kita siapkan gerai vaksin dan di Rest Area kita siapkan pos pengamanan. Pada saat aplikasi PeduliLindungi kemudian deteksi ada masyarakat belum vaksin atau baru vaksin sekali atau terkonfirmasi positif tentunya kita berikan langkah-langkah, yang belum vaksin kita vaksin. Kemudian yang terkonfirmasi kita tempatkan di isolasi sementara kemudian tindaklanjuti apakah kita bawa ke rumah sakit rujukan atau tempat isolasi yang dipersiapkan," papar Sigit.

Dengan upaya itu, Sigit berharap, di periode Nataru, aktivitas masyarakat dapat berjalan sehingga meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Dan disisi lain, penegakan protokol kesehatan serta pengendalian Covid-19 dapat berjalan dengan baik.

"Kita tetap harus waspada dan menjaga  agar laju Covid-19 bisa kita kendalikan dengan menegakan aturan prokes secara ketat, lalu kuat dalam akselerasi percepatan vaksinasi, dan memperkuat langkah-langkah 3M dan 3T. Sehingga, itu semua jadi satu bagian yang harus kita laksanakan didalam operasi Nataru kali ini. Mohon doanya agar rangkaian ini berjalan lancar. Masyarakat bisa laksanakan aktivitas disatu sisi laju Covid-19. pertumbuhannya bisa kita kendalikan," tutur Sigit.

Share:

Tinjau Vaksinasi Massal di Banten, Kapolri Tekankan Target 70 Persen di Akhir Tahun Tercapai

BANTEN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kegiatan akselerasi vaksinasi massal di Gedung Aspirasi KP3B Banten, Rabu (22/12/2021).

Kegiatan ini digelar secara serentak di Provinsi Banten, dalam rangka akselerasi percepatan vaksinasi agar terwujudnya kekebalan komunal terhadap Covid-19. Adapun target vaksin dari kegiatan tersebut sebanyak 22 ribu dosis.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menekankan bahwa, selain di Provinsi Banten, akselerasi vaksinasi terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, guna mencapai target 70 persen sebagaimana yang diharapkan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), pada akhir tahun nanti.

"Vaksinasi massal yang dilakukan di Provinsi Banten ini guna mencapai target vaksinasi sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)," kata Sigit dalam pengarahannya.

Selain melakukan peninjauan di lokasi utama vaksinasi massal, mantan Kapolda Banten tersebut juga menyempatkan untuk menyapa secara langsung kegiatan di tempat lainnya secara virtual.

Pada pengarahannya, Sigit menekankan untuk terus memaksimalkan waktu yang ada guna memenuhi target vaksinasi sebesar 70 persen. Ia juga berpesan, agar seluruh pihak melakukan jemput bola atau berperan aktif kepada masyarakat yang belum mau melaksanakan vaksinasi.

"Tolong untuk dipastikan dan dikejar target Bapak Presiden pencapaian 70 persen dimaksimalkan mumpung masih ada waktu. Pastikan bahwa Serang bisa mencapai akhir tahun 70 persen. Kira-kira sanggup tidak," tanya Sigit saat menyapa secara virtual kegiatan vaksinasi wilayah hukum Polres Serang.

"Siap jenderal dilaksanakan semaksimal mungkin," jawab perwakilan Polres Serang.

Lebih dalam, demi meraih hasil maksimal, Ia menyebut, diperlukan sinergitas dan kerjasama antara seluruh pihak, yakni, TNI-Polri, Pemda, relawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.

"Tentunya Pak Wali Kota, Bupati, Dandim, Danrem untuk selalu bersinergi di lapangan karena memang perlu adanya kekompakkan terkait akselerasi dan mempersiapkan vaksinator. Kalau semua dikerjakan secara bersama-sama tentunya target pencapaian lebih maksimal. Terima kasih dan mudah-mudahan pencapaiannya bisa 70 persen. Minggu depan kami monitor lagi," ucap eks Kabareskrim Polri tersebut.

Menurut Sigit, dengan akselerasi vaksinasi dan mencapai target 70 persen, hal itu akan memengaruhi terjadinya pertumbuhan perekonimian Indonesia. Mengingat, kedepannya akan diselenggarakan event nasional maupun internasional.

"Indonesia telah mampu membuktikan bahwa dapat menekan laju pertumbuhan Covid-19 dan menggelar beberapa event nasional dan internasional di tengah Pandemi Covid-19 dengan memperhatikan faktor keamanan dan kesehatan. Tren positif itu harus terus dipertahankan. Sehingga, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kedepannya terus membaik," papar Sigit.

Saat peninjauan vaksinasi massal, Kapolri bersama dengan Menteri juga menyempatkan menyapa secara langsung masyarakat yang hadir untuk mendapatkan vaksin. Mereka memberikan penjelasan bahwa disuntik vaksin aman dan dapat memberikan imunitas terhadap virus corona.

Adapun titik yang menggelar vaksinasi massal sebanyak 72 pada 6 wilayah hukum Polda Banten yaitu Polres Serang Kota, Polres Serang, Polres Cilegon, Polres Lebak, Polres Pandeglang, dan Polresta Tangerang.

Sebanyak 22 ribu dosis vaksin jenis Sinovac disiapkan untuk memvaksinasi 20 ribu masyarakat umum, 1.000 pelajar, 500 tenaga pendidik dan 500 lansia. Total tenaga vaksinator yang dikerahkan sebanyak 190 orang gabungan dari Dinkes, Polri, TNI dan relawan.

Share:

Tinjau Pelabuhan Merak, Kapolri Pastikan Prokes Agar Tak Ada Lonjakan Pasca-Nataru

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (22/12/2021). Mereka mengecek kesiapan Operasi Lilin jelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam kesempatan itu, Kapolri Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa, peninjauan langsung ini untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi pergerakan masyarakat di periode Nataru. Oleh karenanya, Ia memastikan soal penerapan protokol kesehatan (prokes) agar tidak terjadi lonjakan laju pertumbuhan Covid-19 pasca-Nataru.

"Tentunya ini harus kita persiapkan dengan baik. Kita antisipasi karena saat ini angka laju Covid-19 sudah bisa kita kendalikan dengan positivity ratenya di bawah 1.  Pengalaman tahun lalu pasca-Nataru terjadi peningkatan dua kali lipat. Dan ini tentunya harus kita jaga, agar aktivitas mobilitas masyarakat tetap bisa berjalan. Namun disisi lain prokesnya harus kita pastikan dilaksanakan dengan baik," kata Sigit usai melakukan pengecekan. 

Saat mengecek Pelabuhan Merak dan Bakauheni, Sigit juga memantau pos pengamanan dan pos pelayanan bagi masyarakat yang hendak beraktivitas saat Nataru. Kedua pos itu, kata Sigit, harus bekerja secara maksimal dalam memastikan pelayanan dan pengecekan terkait protokol kesehatan. Tak hanya itu, harus disiapkan antisipasi apabila terjadi kemacetan atau antrian panjang. 

Dalam perjalanan Nataru, Sigit menyebut, masyarakat harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, mulai dari sudah vaksin dosis kedua dan menyertakan hasil negatif dari Swab Antigen ataupun RT-PCR.

Apabila, masyarakat tidak dapat menyertakan hal itu, maka pos pelayanan yang ada, telah menyiapkan gerai vaksin dan gerai Swab Antigen. Bahkan, disediakan pula tempat isolasi sementara apabila didapatkan hasilnya positif. Yang nantinya, setelah ditempatkan di isolasi sementara, warga akan diteruskan ke Rumah Sakit (RS) rujukan atau yang sudah disiapkan. 

"Jadi kita ingin memastikan bahwa seluruh persiapan dari pos pelayanan khususnya wilayah penyeberangan Bakauheni dan Merak dalam keadaan siap dalam hal menghadapi meningkatnya mobilitas penumpang. Namun disisi lain kita juga meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap prokes," ujar Sigit.

Eks Kapolda Banten itu berharap, dengan segala upaya keras dari seluruh pihak, maka lonjakan laju pertumbuhan Covid-19 setelah masa Nataru tidak mengalami peningkatan.  Mengingat penanganan dan pengendalian yang baik, kata Sigit, akan memengaruhi pertumbuhan perekonimian di Indonesia. 

Apalagi, Sigit menyebut, kedepannya, Indonesia akan menyelenggarakan event nasional dan internasional. Dimana, hal itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. 

"Harapan kita di tahun depan, kita juga ada beberapa peristiwa kegiatan besar nasional maupun internasional, rangkaian Presidensi.  Kita harapkan juga pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Namun, disisi lain kita lihat ada varian baru dan kita harus waspada. Sehingga tentunya dua hal tersebut, bagaimana kita tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan. Namun disisi lain aktivitas masyarakat bisa kita berikan. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan, ini tetap kita bisa jaga dalam kondisi terkendali," ucap Sigit.

Selain meninjau, rombongan Menteri dan Kapolri juga memberikan pengarahan terhadap pejabat daerah setempat. Mereka menekankan untuk bekerja semaksimal mungkin agar tidak terjadi lonjakan pertumbuhan Covid-19 usai Nataru. 

"Tahun ini kita harus betul-betul waspadai. Sehingga angka Covid-19 bisa kita pertahankan. Dan pasca-Nataru jangan sampai naik lagi. Pelonggaran sudah diberikan. Sehingga aktivitas masyarakat khususnya pergerakan di masa Nataru diprediksi Pak Menhub kurang lebih ada 11 juta. Ini tentunya harus jadi perhatian kita bersama," tutur eks Kabareskrim Polri itu.

Pada kesempatan itu, Sigit meminta agar pos pelayanan tidak hanya tersedia di atas kapal. Namun, juga disiapkan di titik-titik terjadinya antrian masyarakat. Sigit juga menekankan untuk mewaspadai lonjakan penumpang di malam hari. 

"Tidak hanya di atas kapal, tapi juga di lokasi pada saat masyarakat antre khususnya malam hari. Karena akan terjadi antrean panjang. Disitulah kesempatan rekan-rekan sambil menunggu antrian, rekan-rekan tanyakan sudah vaksin belum. Demikian juga persyaratan antigen ditanyakan betul," tutur Sigit.

Lebih dalam, Sigit menegaskan, kepada seluruh pejabat daerah, untuk betul-betul melakukan akselerasi vaksinasi Covid-19. Lantaran, dari laporan yang diterimanya, masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai angka vaksinasi 70 persen. 

Sigit juga menyampaikan, seluruh pihak harus bersinergi dalam melakukan pengecekan penerapan protokol kesehatan. Kemudian, juga aturan dari tempat makan, tempat istirahat dan lokasi lainnya yang berpotensi jadi berkumpulnya masyarakat. 

"Oleh karena itu cek sekali lagi aplikasi PeduliLindungi. Semua sudah terpasang apa belum dan kalau sudah  terpasang pastikan aplikasi tersebut berjalan. Petugasnya paham, bagaimana cara untuk memanfaatkan aplikasi. Jangan hanya sekedar alat ada, aplikasi ada tapi kemudian tidak digunakan. Ini tolong cek satu-satu. Saya minta laksanakan cek and ricek. Sehingga kita yakin bahwa dalam beberapa hari mendatang yang kurang-kurang segera dilengkapi," tutup Sigit.


Share:

Tinjau Pelabuhan Merak, Kapolri Pastikan Prokes Agar Tak Ada Lonjakan Pasca-Nataru

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (22/12/2021). Mereka mengecek kesiapan Operasi Lilin jelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam kesempatan itu, Kapolri Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa, peninjauan langsung ini untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi pergerakan masyarakat di periode Nataru. Oleh karenanya, Ia memastikan soal penerapan protokol kesehatan (prokes) agar tidak terjadi lonjakan laju pertumbuhan Covid-19 pasca-Nataru.

"Tentunya ini harus kita persiapkan dengan baik. Kita antisipasi karena saat ini angka laju Covid-19 sudah bisa kita kendalikan dengan positivity ratenya di bawah 1.  Pengalaman tahun lalu pasca-Nataru terjadi peningkatan dua kali lipat. Dan ini tentunya harus kita jaga, agar aktivitas mobilitas masyarakat tetap bisa berjalan. Namun disisi lain prokesnya harus kita pastikan dilaksanakan dengan baik," kata Sigit usai melakukan pengecekan. 

Saat mengecek Pelabuhan Merak dan Bakauheni, Sigit juga memantau pos pengamanan dan pos pelayanan bagi masyarakat yang hendak beraktivitas saat Nataru. Kedua pos itu, kata Sigit, harus bekerja secara maksimal dalam memastikan pelayanan dan pengecekan terkait protokol kesehatan. Tak hanya itu, harus disiapkan antisipasi apabila terjadi kemacetan atau antrian panjang. 

Dalam perjalanan Nataru, Sigit menyebut, masyarakat harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, mulai dari sudah vaksin dosis kedua dan menyertakan hasil negatif dari Swab Antigen ataupun RT-PCR.

Apabila, masyarakat tidak dapat menyertakan hal itu, maka pos pelayanan yang ada, telah menyiapkan gerai vaksin dan gerai Swab Antigen. Bahkan, disediakan pula tempat isolasi sementara apabila didapatkan hasilnya positif. Yang nantinya, setelah ditempatkan di isolasi sementara, warga akan diteruskan ke Rumah Sakit (RS) rujukan atau yang sudah disiapkan. 

"Jadi kita ingin memastikan bahwa seluruh persiapan dari pos pelayanan khususnya wilayah penyeberangan Bakauheni dan Merak dalam keadaan siap dalam hal menghadapi meningkatnya mobilitas penumpang. Namun disisi lain kita juga meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap prokes," ujar Sigit.

Eks Kapolda Banten itu berharap, dengan segala upaya keras dari seluruh pihak, maka lonjakan laju pertumbuhan Covid-19 setelah masa Nataru tidak mengalami peningkatan.  Mengingat penanganan dan pengendalian yang baik, kata Sigit, akan memengaruhi pertumbuhan perekonimian di Indonesia. 

Apalagi, Sigit menyebut, kedepannya, Indonesia akan menyelenggarakan event nasional dan internasional. Dimana, hal itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. 

"Harapan kita di tahun depan, kita juga ada beberapa peristiwa kegiatan besar nasional maupun internasional, rangkaian Presidensi.  Kita harapkan juga pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Namun, disisi lain kita lihat ada varian baru dan kita harus waspada. Sehingga tentunya dua hal tersebut, bagaimana kita tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan. Namun disisi lain aktivitas masyarakat bisa kita berikan. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan, ini tetap kita bisa jaga dalam kondisi terkendali," ucap Sigit.

Selain meninjau, rombongan Menteri dan Kapolri juga memberikan pengarahan terhadap pejabat daerah setempat. Mereka menekankan untuk bekerja semaksimal mungkin agar tidak terjadi lonjakan pertumbuhan Covid-19 usai Nataru. 

"Tahun ini kita harus betul-betul waspadai. Sehingga angka Covid-19 bisa kita pertahankan. Dan pasca-Nataru jangan sampai naik lagi. Pelonggaran sudah diberikan. Sehingga aktivitas masyarakat khususnya pergerakan di masa Nataru diprediksi Pak Menhub kurang lebih ada 11 juta. Ini tentunya harus jadi perhatian kita bersama," tutur eks Kabareskrim Polri itu.

Pada kesempatan itu, Sigit meminta agar pos pelayanan tidak hanya tersedia di atas kapal. Namun, juga disiapkan di titik-titik terjadinya antrian masyarakat. Sigit juga menekankan untuk mewaspadai lonjakan penumpang di malam hari. 

"Tidak hanya di atas kapal, tapi juga di lokasi pada saat masyarakat antre khususnya malam hari. Karena akan terjadi antrean panjang. Disitulah kesempatan rekan-rekan sambil menunggu antrian, rekan-rekan tanyakan sudah vaksin belum. Demikian juga persyaratan antigen ditanyakan betul," tutur Sigit.

Lebih dalam, Sigit menegaskan, kepada seluruh pejabat daerah, untuk betul-betul melakukan akselerasi vaksinasi Covid-19. Lantaran, dari laporan yang diterimanya, masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai angka vaksinasi 70 persen. 

Sigit juga menyampaikan, seluruh pihak harus bersinergi dalam melakukan pengecekan penerapan protokol kesehatan. Kemudian, juga aturan dari tempat makan, tempat istirahat dan lokasi lainnya yang berpotensi jadi berkumpulnya masyarakat. 

"Oleh karena itu cek sekali lagi aplikasi PeduliLindungi. Semua sudah terpasang apa belum dan kalau sudah  terpasang pastikan aplikasi tersebut berjalan. Petugasnya paham, bagaimana cara untuk memanfaatkan aplikasi. Jangan hanya sekedar alat ada, aplikasi ada tapi kemudian tidak digunakan. Ini tolong cek satu-satu. Saya minta laksanakan cek and ricek. Sehingga kita yakin bahwa dalam beberapa hari mendatang yang kurang-kurang segera dilengkapi," tutup Sigit.


Share:

Dihadapan Wisudawan Pati, Kapolri Bertekad Wujudkan Polri yang Makin Dicintai Masyarakat

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara pembinaan tradisi pra-pengakhiran dinas Perwira Tinggi (Pati) Polri tahun 2021 di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (21/12/2021).

Dihadapan para Wisudawan Pati, Sigit menegaskan tekadnya untuk terus melanjutkan tongkat estafet para senior terdahulu, guna mewujudkan Polri sebagai institusi yang semakin diharapkan dan dicintai oleh masyarakat.

"Kami bertekad melanjutkan tongkat estafet yang telah diberikan senior-senior kami, sehingga kami betul-betul bisa mewujudkan Polri menjadi institusi yang dipercaya, profesional, dekat dan dicintai masyarakat," kata Sigit dalam sambutannya.

Tak hanya itu, Sigit menyebut, Polri saat ini juga akan ikut berupaya mewujudkan dari target Pemerintah, dalam rangka menciptakan Indonesia yang tangguh dan tumbuh. Serta melakukan persiapan untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang.

"Untuk bisa menghantarkan Indonesia mewujudkan cita-cita Indonesia tangguh dan tumbuh serta masuk Indonesia emas tahun 2045," ujar Sigit.

Mantan Kapolda Banten ini mengapresiasi kerja keras dan pengabdian yang menorehkan tinta emas dari seluruh senior ketika bertugas di Korps Bhayangkara. Sebagai penerus, Sigit menekankan, bakal melanjutkan hal baik yang sudah ada dan akan terus melakukan perbaikan dari segala kekurangan.

Sigit menyadari, tantangan menjalankan tugas sebagai anggota Kepolisian terus menerus mengalami perubahan dan semakin kompleks. Sebab itu, Sigit menyatakan, Polri harus mampu melakukan adaptasi dengan segala perkembangan zaman dan lingkungan strategis yang ada.

"Sehingga kita bisa terus menyesuaikan dan eksis sebagai suatu lembaga atau institusi modern untuk bisa menyesuaikan apa yang menjadi harapan masyarakat. Sebagaimana pendapat ahli bahwa yang mampu bertahan hidup bukan yang terkuat dan cerdas, namun dialah yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Hal ini harus kita pertahankan untuk menjaga dan membawa Tribrata untuk kita kibarkan lebih tinggi," ucap Sigit.

Tekad bulat menjadi institusi yang semakin dicintai masyarakat, menurut Sigit, telah dituangkan dengan konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan).

"Tentunya yang kami lakukan ini tak lepas dari Road Map yang telah ditoreh oleh senior-senior. Dan kami melakukan penyesuaian untuk terus beradaptasi dan menempatkan Polri menjadi institusi yang selalu eksis. Kami memohon bimbingan dan saran dari senior agar bisa mengawal strategi kami untuk diimplementasikan dan diwujudkan dengan baik," tutur eks Kabareskrim Polri itu.

Lebih dalam, Sigit mengatakan bahwa, saat ini Polri diberikan tugas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berada di garis terdepan dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Tugas itu harus bisa berjalan beriringan dengan tugas pokoknya sebagai bhayangkara yang melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat.

Seluruh tugas itu, kata Sigit, dijawab dengan pengendalian Pandemi Covid-19 yang dewasa ini terus membaik. Hal itu tentu kerja keras dari seluruh personel kepolisian bersama dengan TNI, instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat.

"Alhamdulilah hari ini berkat kerja keras seluruh elemen masyarakat membantu Polri yang berada di lini terdepan. Laju Covid-19 bisa dikendalikan," kata Sigit.

Bahkan di tengah Pandemi, Sigit menyampaikan, Indonesia telah mampu menyelenggarakan beberapa event nasional dan internasional dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan kesehatan. Mulai dari PON di Papua, Superbike di Sirkuit Mandalika, NTB, pelaksanaan G20. Peparnas Papua, IAWP, dan IBF 2021.

Menurut Sigit, keberhasilan penyelenggaraan itu dengan tetap memperhatikan keamanan dan kesehatan, akan memberikan dampak positif dari pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

"Pertumbuhan ekonomi membaik, di kuartal II kita ada di angka 7 persen, kuartal III kita ada 3,51 persen. Diharapkan Covid-19 ini bisa dikendalikan walaupun ada varian Omicron kita harap ada diangka 4,5 hingga 5 persen," jelas Sigit.

Polri, kata Sigit, dewasa ini juga harus mampu beradaptasi menghadapi perkembangan informasi di era 4.0 dan society 5.0. Dimana, pada zaman ini, kmasyarakat lebih dapat memberikan perhatian lebih kepada institusi dalam memberikan pelayanan khususnya di media sosial (medsos).

Dengan perkembangan tersebut, Sigit menekankan, apabila dalam pelaksanaan tugas tidak berjalan dengan baik dan masih ditemukan pelanggaran, maka hal tersebut akan sangat memengaruhi tingkat kepercayaan publik, khususnya Polri.

Hal itu, menurut Sigit terbukti dengan munculnya beberapa Hastag yang berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap Polri. Namun, Sigit memastikan, semua hal itu dijadikan masukan dan evaluasi agar Korps Bhayangkara kedepannya semakin baik serta dicintai oleh masyarakat.

Tak hanya itu, Sigit memaparkan, untuk pertama kalinya, Polri menggelar lomba mural dan orasi unjuk rasa kepada masyarakat. Tujuannya, agar aspirasi dan kebebasan berekspresi warga dapat tersalurkan. Menurutnya, itu juga sekaligus representasi bahwa Pemerintah dan Polri tidak anti-kritik.

Ia pun bersyukur, kegiatan itu mendapatkan sambutan positif dari seluruh kalangan. Bahkan, saat ini, Polri mendapatkan tingkat kepercayaan publik yang terus menerus meningkat.

"Beberapa waktu lalu tingkat kepercayaan publik sempat menurun. Namun Alhamdulilah dari survei nasional kemarin, Polri berada di 80,20 persen yang menurut mereka ini angka tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Dan beberapa survei yang lain dari Charta Politika dan Populi kCenter yang menempatkan polisi menjadi lembaga paling dipercaya nomor 3 dan peringkat pertama lembaga penegak hukum. Ini semua merupakan hasil dari kerja keras seluruh anggota dan dukungan senior yang memberikan masukan untuk berbenah, kita tak bisa berada di zona nyaman atau kita yang tertinggal," papar Sigit.

Dalam kesempatan ini, Sigit juga menegaskan bahwa, saat ini sedang fokus menerapkan kompetensi Leadership dan etika bagi seluruh personel kepolisian. Dengan begitu, ia berharap, setiap  anggota Polri, memiliki jiwa kepemimpinan yang melayani semua kalangan.

"Ini kita terus kembangkan dalam rangka memperbaiki Polri ke depan. Punishment akan kita berikan untuk yang tak mampu dan reward menjadi kewajiban terhadap anggota Polri yang berprestasi dan berubah untuk membawa institusi kita tercinta lebih baik. Mohon dukungan untuk melanjutkan apa yang sudah ditoreh dan dipersiapkan seluruh senior yang ada. Ada pepatah senior mungkin bisa pensiun dari posisi Polri, tapi kita yakin senior tak berhenti untuk berkontribusi dan memberikan sumbangan pengabdian untuk masyarakat, bangsa dan negara di luar Polri. Banyak bidang pengabdian. Dan kami yakin Polri tak sendiri bekerja, karena senior senantiasa mengawal di luar. Kepada seluruh senior hormat gerak," kata Sigit.

Tak lupa, Sigit menyempatkan untuk menghaturkan duka cita yang mendalam kepada enam senior yang telah mendahului. Diantaranya, Irjen Pol (Purn) F.F.J. Mirah, Irjen (Purn) Widodo Eko Prihastopo, Irjen (Purn) Alex Sampe, S.H., Brigjen (Purn) Awan Samodra, Brigjen (Purn) Nur Saptono Djuhartono, M.H., serta Brigjen (Purn) Zulkifli.

Acara ini diikuti oleh 203 Wisudawan Perwira Tinggi Polri yang terdiri atas 3 wisudawan berpangkat Jenderal, 13 wisudawan berpangkat Komjen, 101 wisudawan berpangkat Irjen, dan 86 wisudawan berpangkat Brigjen. Yang telah berhasil menyelesaikan masa pengabdian selama kurang lebih 35 tahun di institusi Polri.

Share:

Puluhan Unit Kerja Raih WBK/WBBM, Polri: Wujud Nyata Birokrasi Bersih dan Melayani

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menggelar apresiasi dan penganugerahan unit kerja yang berhasil memperoleh predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021, Senin (20/12/2021).

Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2021 diserahkan lamgsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia. Kegiatan penyerahan predikat WBK/WBBM ini juga merupakan bagian akhir dari rangkaian proses evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2021 akan digelar dengan perpaduan antara tatap muka langsung offline dan melalui daring online. Wakil Presiden RI, K.H Ma’ruf Amin hadir secara daring untuk memberikan arahan pada para penerima predikat.

Pada tahun 2021 ini, sebanyak 4.042 unit kerja yang berjuang melewati rangkaian proses evaluasi zona integritas. Dari ribuan unit kerja tersebut, terdapat 486 unit kerja yang berhasil mendapat predikat WBK.

"Penyerahan predikat ini dalam rangka memberikan apresiasi terhadap instansi pemerintah dan unit yang sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan zona integritas sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan berintegritas,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa salah satu tujuan terselenggaranya acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2021 adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memberikan hasil yang nyata berupa pelayanan yang berkualitas dan berintegritas, selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Saya juga berharap, acara ini bisa menjadi forum untuk menggali masukan dan saran perbaikan bagi program reformasi birokrasi yang berkenaan peningkatan pelayanan dan integritas,” ujarnya.

Dari ratusan unit kerja yang meraih predikat WBK, Polri mendapatkan 36 unit kerja yang meraih predikat tersebut. Sementara terdapat 4 unit di Polri yang meraih predikat WBBM.

Dalam acara ini juga diberikan apresiasi terhadap pimpinan perubahan yang berhasil membangun unit percontohan. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun menjadi salah satu penerima penghargaan ini. Penghargaan diwakili dan diterima oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Terkait pemberian penghargaan zona integritas WBK/WBBM yang diraih Polri, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pun mengucapkan terima kasih. Menurutnya, penghargaan ini merupakan upaya Polri untuk menghilangkan budaya korupsi, peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan masyarakat.

"Predikat WBK/WBBM bukan hanya simbol, tapi merupakan wujud nyata untuk menciptakan birokrasi yang berwibawa, bersih dan melayani," kata Dedi.

Ia pun menegaskan Polri akan terus selalu memperbaiki dan berusaha untuk terus memperbanyak unit kerja yang termasuk dalam predikat WBK/WBBM.

"Polri terus berusaha lebih baik agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," katanya.

Berikut daftar 36 unit kerja di Polri yang meraih WBK:
1. Kepolisian Resor Sumba Barat
2. Biro SDM Polda Kalimantan Selatan
3. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Bali
4. Kepolisian Resor Pasuruan Kota
5. Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB
6. Direktorat Intelijen Keamanan Polda NTB
7. Pelayanan Markas Polda DIY
8. Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara DIY
9. Kepolisian Resor Pati
10. Kepolisian Resos Purbalingga
11. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Sumatera Selatan
12. Direktorat Samapta Polda Kalimantan Selatan
13. Bidang Hukum Polda Jawa Timur
14. Kepolisian Resor Lubuk Linggau
15. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah
16. Kepolisian Resor Pulang Pisau
17. Kepolisian Resor Balangan
18. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur
19. Kepolisian Resor Seruyan
20. Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya
21. Kepolisian Resor Cilegon
22. Kepolisian Resor Merangin
23. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau
24. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kepulauan Riau
25. Biro SDM Polda Kalimantan Tengah
26. Kepolisian Resor Belitung Timur
27. Polres Agam
28. Divpropam Polri
29. Ditpolairud Polda Sumbar
30. Polres Labuhan Batu
31. Puskeu Polri
32. SSDM Polri
33. RS Bhayangkara Mohamad Hasan Palembang
34. Polres Bantul
35. Polres Pulau Buru
36. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran

Berikut daftar 4 unit kerja di Polri yang meraih predikat WBBM:
1. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY
2. Kepolisian Resor Kotawaringin Barat
3. Kepolisian Resor Banyuasin
4. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri

Share:

KKB Kampung Ambaidiru Serahkan Diri Kepangkuan NKRI

Jayapura – Kelompok KKB Kampung Ambaidiru Distrik Kosiwo melalui Polres Yapen menyerahkan diri untuk kembali kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, TNI-Polri mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga wilayah kita, dimana masyarakat Yapen telah kami anggap sebagai bagian dari keluarga kami TNI-Polri termasuk juga pemerintah daerah tidak tinggal diam.

"Maka dari itu pasca-kita melaksanakan kegiatan penegakan hukum kemarin, kita terus melakukan upaya penegakan secara persuasif dan humanis untuk memberikan pemahaman serta meyakinkan saudara-saudaraku semuanya bahwa aparat TNI-Polri yang ada di Kepulauan Yapen ini bukan sebagai musuh tapi sebagai keluarga," kata Dedi, kepada wartawan, Minggu (19/12/2021).

Menurut Dedi, pihaknya hadir untuk membantu Pemerintah Daerah dalam membangun Kepulauan Yapen dan membantu percepatan kesejahteraan untuk bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, dari sisi pendidikan dan dari sisi kesehatan.

"Saat ini kita juga fokus melindungi masyarakat serta menjaga masyarakat dalam menyongsong perayaan Hari Natal di tanggal 25 Desember di tahun 2021, kita harus pastikan bahwa perayaan natal berjalan dengan damai, aman, sukacita dan penuh hikmat sehingga saudara kita semua yang merayakan Natal dapat melaksanakan ibadah dengan tenang," ujar Dedi.

Ia menambahkan bahwa kami menyambut baik upaya nyata dari semua pihaknya yang telah menyerahkan diri dan menyatakan bahwa kita semua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Papua dari dulu adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua jadi sudah tidak ada lagi perjuangan - perjuangan yang di luar, tidak ada lagi yang namanya perjuangan mengatasnamakan Papua Merdeka atau west Papua, Papua Barat," ucapnya.

Share:

Kapolri Tekankan Itwasum Polri Harus Jadi Wasit Tegas yang Tak Ragu Keluarkan Kartu Merah

DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi analisa dan evaluasi (Anev) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, di Yogyakarta, Jumat (17/12/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), soal peran utama dari fungsi pengawasan adalah untuk tetap menjamin suatu organisasi berjalan sebagaimana mestinya agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

"Baik perencanaannya, kesiapan SDM-nya, logistiknya, bagaimana pemanfaatan penggunaan anggaran. Sehingga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang basis dari kinerja berbasis anggaran bagaimana pertanggungjawabkan semua, sehingga akuntabel, efektif dan efisien," kata Sigit mengawali pengarahannya.

Di dalam organisasi Polri, Sigit menekankan bahwa Itwasum Polri merupakan salah satu bagian yang sentral. Sigit mengibaratkan bahwa, Itwasum adalah seorang wasit di dalam pertandingan olahraga. Yang dimana, harus mampu bersikap tegas ketika adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

"Ibarat suatu pertandingan olahraga rekan-rekan adalah seorang wasit yang mampu menjadi wasit yang tegas. Sehingga pertandingan bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan fair, tidak ada pemain yang melakukan pelanggaran, offside atau bahkan kita ikut larut ke dalam salah satu klub pemain," ujar eks Kapolda Banten itu.

Sebagai wasit yang tegas, kata Sigit, harus tahu kapan mesti mengeluarkan kartu kuning dan kartu merah. Bahkan, juri lapangan itu juga bisa mengeluarkan pemain dalam suatu pertandingan apabila melakukan pelanggaran yang keras.

"Sehingga pada saat waktunya melihat kapan ini harus diberikan kartu kuning. Rekan-rekan juga tidak ragu-ragu kapan diberikan kartu merah. Bahkan rekan-rekan juga bisa meminta pemain keluar," ucap mantan Kabareskrim Polri ini.

Analogi itu, kata Sigit, Itwasum harus berperan sebagai pihak yang memastikan bahwa Polri sudah sesuai dengan tugas pokoknya yakni, melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Sehingga, tingkat kepercayaan masyarakat akan terus meningkat terhadap institusi Korps Bhayangkara.

"Sehingga betul-betul bisa melaksanakan tugas pokoknya melindungi, melayani dan mengayomi secara profesional. Kemudian muncul kepercayaan. Karena pelayanan yang baik dan kemudian harapan kita kepuasan publik yang tentunya akan makin meningkat. Kepercayaan publik akan semakin meningkat tentunya ini sangat baik untuk organisaisi kedepan. Penting sekali kepercayaan dan kepuasan publik. Sehingga Polri hadir dilapangan betul-betul dicintai masyarakat," papar Sigit.

Lebih dalam, Sigit meminta kepada Itwasum Polri untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis. Perkembangan teknologi informasi dan tantangan lainnya, kata Sigit, Polri harus bisa cepat beradaptasi dengan hal tersebut.

"Demikian juga disikapi seluruh personel Polri untuk betul-betul kemudian bisa atasi ini semua. Tentunya peran dari Itwasum Polri selalu mengingatkan dan memanfaatkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Seperti pemanfaatan teknologi informasi. Bagaimana mau tidak mau kita harus transparan dan akuntabel. Ini menjadi harapan publik yang terus berkembang dan kita mengawal serta menjaga agar organisasi betul-betul mencapai tujuan dengan baik," tutur Sigit.

Lebih dalam, Sigit memaparkan soal transformasi menuju Polri Presisi di bidang pengawasan yang mencakup pengawasan terhadap seluruh bidang transformasi organisasi, operasional dan pelayanan publik. Itwasum Polri harus memastikan mengawal hal itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan.

Terkait manajemen pengawasan, Sigit menyampaikan harus meliputi, memberikan penjaminan kualitas, memberikan konsultasi, perumusan kebijakan, pengembangan dan perencanaan, memberikan arahan dan bimbingan teknis, serta pendampingan kegiatan.

Dari semua hal itu nantinya diharapkan, terjadinya pelaksanaan audit, reviu, pemantauan tindaklanjut, evaluasi, sosialisasi, dan asistensi serta pengendalian mutu. Sehingga dapat terwujud proses manajemen yang terlaksana dengan baik.

Terkait hal itu, Sigit mengungkapkan, Posko Presisi yang dibentuknya masih terus melakukan pengawasan terkait dengan hal tersebut. Penilaian itu dilaksanakan dalam rangka adanya satu ukuran baik dari kuantitas maupun kualitas.

"Terkait program transformasi di bidang pengawasan sudah disampaikan ada 3 hal, pengawasan oleh pimpinan pada setiap kegiatan, penguatan di fungsi pengawasan dan pembentukan fungsi pengawasan masyarakat. Dimana dari 3 program itu pencapaiannya hampir 100 persen jadi dalam hal ini saya ucapkan selamat ke rekan-rekan," kata Sigit.

Sigit menekankan soal penanganan aduan masyarakat ke aparat kepolisian. Saat ini, kata Sigit, Polri telah memiliki wadah Dumas Presisi dan Dumas Surat. Karenanya, Ia meminta jajarannya agar melakukan tindaklanjut dari pengaduan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang responsif, komunikatif, manajemen pengaduan yang baik, petugas yang profesional, perkembangan penanganan dan Hotline pengaduan.

"Sehingga aduan masyarakat bisa kita tindaklanjuti. Bila kita melakukan langkah-langkah keliru maka muncul masalah baru. Yang tadinya aduan tidak benar tapi kita tidak pas menanggapinya itu jadi masalah baru. Harapan masyarakat harus bisa terjawab. Kalau bisa lakukan pengawalan, harapan masyarakat pasti aduan ditindaklanjuti," ujar Sigit.

Sigit juga menyinggung fenomena di media sosial yang kerap mengangkat pelanggaran dari personel kepolisian. Ia juga membahas kemunculan beberapa tagar Bahkan, muncul stigma tidak viral maka proses hukum tidak berjalan.

Terkait fenomena itu, Sigit menekankan harus ada proses evaluasi untuk menghilangkan stigma yang berkembang di masyarakat. Menurut Sigit, evaluasi itu menjadi bagian dari Polri dewasa ini yang tidak anti-kritik terhadap masukan dari masyarakat.

"Ini waktunya kita berbenah untuk melakukan hal yang lebih baik. Bagaimana kita melihat perkembangan medsos terkait peristiwa yang diupload. Ini menjadi tugas kita semua," jelas Sigit.

Menurut Sigit, semua personel kepolisian saat ini harus mampu keluar dari zona nyaman. Hal itu demi mewujudkan harapan masyarakat sebagai Polri yang dicintai dan diharapkan.

Oleh karena itu, Sigit menyebut, harus ada jiwa kepemimpinan yang kuat dan melekat di setiap personel Korps Bhayangkara. Pemimpin, kata Sigit, harus memberikan pelayanan, membawa visi-misi organisasi, memahami lapangan, cepat mengambil keputusan, dan memahami kesulitan anggota.

"Ini harus diberikan pemahaman. Sehingga level manager dari bawah sampai atas  menyesuaikan. Harapan saya menjadi pemimpin melayani bukan dilayani. Jadi tolong dibantu mengawasi," tutup Sigit.

Share:

Postingan Populer

Arsip Blog